REVOLUSI KUBA

DI MASA pra-revolusi, penyair radikal Carlos Puebla menulis sebuah lagu:

Los caminos de mi Cuba

Nunca van a donde deben.

Jalan-jalan Kubaku

Tak pernah menuju ke arah yang benar.

Sebagian besar jutaan rakyat Kuba dan para simpatisan Castro di seluruh dunia pasti merasa begitu, melihat krisis yang dihadapi pulau tropis ini sejak runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Kuba mendapati diri terkepung, rakyatnya harus hidup melarat, dan ekonominya terpaksa membuka diri terhadap pasaran internasional yang sebelumnya mau ditentang oleh pemimpin utamanya, Fidel Castro.

Biang keladi semua kesulitan ini adalah imperialisme Amerika Serikat, yang penasaran melihat sebuah negeri kecil menantang dominasinya. Sejak tahun 1959, sembilan presiden AS telah berusaha meremukkan rezim Castro. Setelah gagalnya invasi di Teluk Babi yang disponsori CIA pada tahun 1961, AS menjalankan boikot ekonomi. Kuba bisa bertahan dengan bantuan Soviet sampai negara Soviet itu ambruk di zaman Gorbachev. Tetapi di dasawarsa 1990-an keadaan Kuba menjadi cukup parah.

Kewajiban utama kaum kiri adalah solidaritas dengan Kuba melawan imperialisme. Namun kita bisa membela Kuba secara lebih efektif, jika kita mempelajari pengalaman revolusi di negeri ini dengan saksama dan kritis.

Fidel Castro, Che Guevara dan para gerilyawan bisa merebut kekuasaan pada tahun 1959 karena kediktatoran Batista ambruk secara kurang-lebih spontan, sehingga terjadi sebuah kevakuuman politik. "Kaum berewok" (barbudos) mengambil alih kekuasaan dengan menyangkal bahwa mereka orang kiri atau komunis. "Revolusi kita bukan berwarna merah melainkan hijau buah zaitun," kata Castro merujuk ke rona seragam para gerilyawan, dan dia mengutuk "komunisme dengan konsep-konsepnya yang totalitarian". Dalam sebuah pidato di universitas Princeton di AS Castro menegaskan bahwa "Bertentangan dengan pola Revolusi Rusia dan model Marxis, revolusi di Kuba tidak berdasarkan perjuangan kelas … revolusi ini juga tidak berniat meniadakan kepemilikan swasta."

Castro memang telah bercanda, "Coba aku Stalin, aku mau jadi komunis", namun karya-karyanya sebelum tahun 1960an tidak memuat argumentasi atau kosa kata Marxis. Waktu mereka merebut kekuasaan, para "brewok" memang hanya sekelompok aktivis demokratik. Tetapi reform liberal-demokratik tidak gampang di hadapan kekuataan Amerika.

Ketika Castro menjalankan beberapa reform agraria yang agak moderat pada tahun 1969, bantuan finansial Amerika segera dihentikan. Setahun kemudian, ketika Uni Soviet menawarkan minyak mentah, perusahaan minyak barat seperti Texaco, Shell dan Esso menolak membersihkannya. Castro menasionalisi fasilitas mereka. AS melarang impor gula dari Kuba, Kuba membalas dengan mengambil alih lebih banyak perusahaan AS, kemudian AS menjalankan boikot total terhadap perdagangan Kuba termasuk makanan dan obat-obatan, dan juga berusaha menumbangkan Kastro dengan invasi di Teluk Babi.

Kuba harus menghadapi sebuah pilihan yang dihadapi oleh setiap revolusi. Apakah kaum revolusioner akan berusaha meluaskan revolusi ke negeri-negeri lain, supaya kaum imperialis bisa dikalahkan, atau kaum revolusioner akan berupaya untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik dalam perbatasan satu negeri saja.

Mula-mula Castro dan terutama Che Guevara tampaknya condong ke alternatif yang pertama, tetapi akibat-akibat orientasi internasionalis ini tidak pernah dipahami mereka dengan akurat. Panggilan Che untuk menciptakan "banyak Vietnam" melupakan hal yang paling utama: hanya kelas buruh sedunia mampu untuk membangun dan mempertahankan sebuah gerakan internasional revolusioner (contohnya Internasional Komunis muda tahun 1919-23). Che berorientasi ke pedesaan dan aksi-aksi gerilya, namum gerakan-gerakan tani belum pernah dalam sejarah mencapai tingkat internasional. Che sendiri gugur secara tragis dalam upaya ini.

Kaum pimpinan Kuba lainnya tidak pernah berusaha secara serius untuk membangun sebuah gerakan internasional, melainkan cukup awal sudah memilih alternatif yang nampaknya lebih aman, yaitu membangun "sosialisme dalam satu negeri" dengan bantuan Soviet.

****

Kita sudah melihat: tekanan imperialis yang mendorong Castro untuk menasionalisasi industri-industri, dan tekanan imperialis pula yang menyebabkan dia mencari sekutu dalam blok Soviet. Sebenarnya Kuba diperlakukan tidak adil dalam blok tersebut. Carlos Tablada, seorang penasihat Castro, mengakui pada tahun 1991 bahwa dalam jaringan ekonomi blok Soviet, "kami tidak diizinkan mengembangkan sebuah industri otomotif karena peranan ini diberikan kepada Cekoslovakia."

Prestasi ekonomi Kuba sebelum tahun 1990 harus disimak dalam konteks ini. Prestasi itu sangat tidak merata. Laju pertumbuhan yang 3% kurang pada tahun 1960an meningkat menjadi 7.5% antara 1970 and 1975 karena dibantu dengan suntikan modal Soviet. Kemudian merosot menjadi kira-kira 4% antara 1975 dan 1980. Ekonomi bergejolak secara tajam antara 1980 dan 1985 karena fluktuasi harga ekspor, kemudian agak mandeg: angka penghasilan nasional pada tahun 1989 tetap dibawah angka yang tercapai pada tahun 1985.

Kebijakan sosial menghasilkan buah yang cukup baik. Sistem kesehatan unggulan, seluruh masyarakat melek huruf, dan hubungan antar-ras agak baik juga. Distribusi kekayaan jauh lebih merata dibandingkan dengan, misalnya, negara tetangga Amerika Serikat.

Banyak pengamat kiri yang menyimak prestasi Kuba ini -- pertumbuhan ekonomi yang lumayan, dinas-dinas sosial yang bagus, hubungan antar-ras yang tidak serasis banyak negeri lain -- dan menarik kesimpulan bahwa revolusi Kuba sudah membangun sebuah masyarakat sosialis yang bagus. Bukankah Kuba sebelum revolusi itu merupakan negeri melarat?

Sebenarnya bukan. Kuba sebelum revolusi penghasilan ekonominya (per capita) kira-kira sederajat dengan Argentina, salah satu negeri yang paling maju di Amerika Selatan. Dinas kesehatan cukup bagus, 80% dari penduduk sudah melek huruf, dan rasisme (menurut Castro sendiri) tidak begitu berarti. Artinya: Kuba bukan neraka seperti digambarkan oleh golongan reaksioner di AS, tetapi juga bukan surga seperti yang dibayangkan banyak golongan kiri, melainkan prestasinya selama 30 tahun sedang saja.

Selain itu, "sosialisme" di Kuba kekurangan satu sifat yang terutama penting: demokrasi. Soeharto memerintah Indonesia selama 23 tahun tanpa harus menghadapi capres alternatif, dan itu kita anggap sebuah kediktatoran. Castro sudah berkuasa sejak tahun 1959 dan belum juga muncul capres alternatif. Soeharto membantah para pengkritiknya dengan menunjuk ke "demokrasi pancasila" yang dianggapnya lebih unggul dari demokrasi liberal ala barat, tapi kita tahu itu hanya akal-akalan saja. Castro dan para pendukungnya (termasuk banyak kaum kiri di barat) mengajukan argumentasi yang mirip: bahwa Kuba punya demokrasi khusus berdasarkan poder popular (kekuasaan kerakyatan).

Kenyataannya? Rezim Castro memang lebih toleran daripada bekas rezim Eropa Timur. Dan pada awalnya dia berkuasa melalui semacam "demokrasi langsung" dengan rally-rally besar-besaran. Tapi lama-lama dia membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih formal. Untuk itu, kelompok gerilyawan terlalu kecil.

Mereka tidak memobilisasi kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya untuk mengambil alih pemerintahan sendiri, melainkan mengundang Partai Komunis untuk bersatu dengan mereka. Partai Komunis itu sudah lama tidak revolusioner lagi, dan tidak begitu antusias dengan pemberontakan yang dijalankan si Castro. Tetapi mereka memang bermanfaat untuk menjadi sebuah birokrasi seperti di Rusia.

Proses politik di Kuba dikontrol secara ketat oleh rezim. Partai Komunis selalu memiliki mayoritas tunggal dalam semua lembaga politik. Mass media disensor. Para pengkritik dibredel bahkan dipenjarakan. Pengkritik ini memang banyak yang dari sayap kanan dan kontra-revolusioner, tapi tidak semua. Ahli sejarah sosialis Ariel Hidalgo telah menulis sebuah analisis Marxis yang membuktikan bahwa Cuba masih sebuah masyarakat berkelas. Dia berseru agar kelas buruh bangkit lagi untuk melakukan revolusi baru yang betul-betul sosialis. Kemudian Ariel Hidalgo dijebloskan di penjara.

Di kampung-kampung, masyarakat diawasi oleh para "Komite Pembela Revolusi" yang berperan seperti RW/RT di Indonesia. Keadaan kaum perempuan juga jauh dari memuaskan. Misalnya kepemimpinan Partai Komunis hampir semua laki-laki.

Walau rezim Castro mengaku sosialis, kaum buruh tidak menguasai proses produksi dan tidak boleh mogok kerja Serikat-serikat buruh peranannya mirip dengan SPSI. Pada tahun 1970 hal ini diakui oleh Mennaker:

"Secara teoretis, para pengelola mewakili kepentingan rakyat. Itu memang benar dan baik. Nah, boleh jadi si pengelola melukan kesalahan demi kesalahan … kaum buruh melihat itu dan merasa harus menerima nasib mereka saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa."

Kenapa situasi ini bisa terjadi, mengingat motivasi-motivasi progresif yang telah mengilhami kaum "berewok" yang merebut kekuasaan pada tahun 1959? Penindasan dan penghisapan terhadap kelas buruh merupakan akibat logis dari upaya membangun "sosialisme dalam satu negeri". Rezim mau mengembangkan ekonomi tanpa dibantu oleh revolusi-revolusi buruh di negeri-negeri lain. Untuk itu, harus mengeruk laba sebesar-besarnya buat di-investasi lagi dalam produksi. Artinya, rezim harus mengakumulasi kapital dari jerih payah kaum buruh. Para buruh diajak berkorban demi tujuan-tujuan revolusi, dan mula-mula mereka bersedia berkorban. Tetapi dalam jangka panjang, eksploitasi in hanya bisa berjalan terus dengan timbulnya struktur-struktur dominasi. Alhasil logika kapitalis muncul juga, walau tidak ada kelas pemilik modal swasta. Sebagai pengganti muncullah sebuah lapisan birokratis yang menjadi kelas penguasa baru. Lapisan ini semakin korup -- dan korupsi itu sulit diberantas karena tidak ada demokrasi.

Dalam krisis tahun 1990an, kecenderungan kapitalis ini menjadi lebih parah lagi. Setelah kehilangan tunjangan dari Uni Soviet dan Eropa Timur, Kuba harus membuka ekonominya dan ekonomi itu di- "dolarkan" dengan cepat. Jurang pemisah antara yang punya dolar dan yang tidak punya menjadi semakin besar.

Tentu saja kita tetap mesti membela Kuba melawan ancaman-ancaman imperialis. Boikot perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba harus kita lawan. Rakyat Kuba berhak menentukan nasib mereka sendiri, tanpa campur tangan dari luar. Namun rezim Castro tidak boleh diagungkan atau dijadikan sebuah model untuk revolusi di negeri-negeri lain.

REVOLUSI IRAN

REZIM SYAH ditumbangkan pada bulan Januari 1977 sebagai akibat perjuangan massa rakyat, terutama pemogokan umum kaum buruh. Selama beberapa waktu, rakyat Iran berharap akan masa depan yang lebih cerah. Namun adegan revolusioner ini berakhir dengan kediktatoran baru yang dikuasai oleh unsur-unsur Islamis—reaksioner. Kenapa ini bisa terjadi?

Gerakan liberal-nasionalis pimpinan Mohammed Mossadegh menang pemilu tahun 1951. Pemerintah Mossadegh itu menasionalisasi perusahan-perusahaan minyak tanah. Namun Mossadegh ditumbangkan oleh pihak militer dengan bantuan CIA. Kemudian timbul sebuah rezim militer yang dikepalai oleh Syah, disokong oleh polisi rahasia yang kejam bernama Savak. Profit dari industri minyak tanah mengalir terus, tetapi sampai tahun 1960-an rakyat tidak mendapatkan untungnya. Sebagian besar rakyat tetap buta huruf, dan dinas-dinas kesehatan tetap primitif.

Pada awal tahun 1960-an terjadi krisis ekonomi dan sosial yang disertai beberapa aksi mogok dan demonstrasi. Syah meresponnya dengan menluncurkan "Revolusi Putih" guna membentuk kembali struktur industri Iran. Program pembangunan baru ini menguntungkan dua golongan sosial: para petani kaya dan pegawai negeri. Yang merugi adalah kelas menengah tradisional: para pedagang di pasaran yang merasa terancam oleh perkembangan kapitalisme moderen. Pada tahun 1970-an kaum pedagang ini, bersama para ulama yang mewakili mereka, menjadi salah-satu golongan oposisi terhadap rezim Syah.

Di saat yang sama, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, kelas buruh semakin besar dan militan, terutama di industri minyak tanah.

Pada tahun 1975, "rezeki minyak" selesai. Harga minyak tanah anjlok dan ekonomi Iran terjeremus ke dalam krisis tajam. Harga-harga bahan pokok melangit. Akibatnya, oposisi terhadap pemerintah semakin meningkat dengan semakin banyaknya aksi unjuk rasa dan mogok. Mulai bulan September 1978, sebuah gerakan buruh yang massal menggoncangkan rezim.

Mulai dengan tuntutan normatif, kaum buruh semakin beralih ke tuntutan politik seperti kebebasan berserikat, dihilangkannya intel-intel Savak dari perusahaan-perusahaan, dan pembebasan tapol. Mereka berbondong-bondong ke pusat-pusat kota dan berdemonstrasi secara besar-besaran. Kaum buruh minyak tanah menghentikkan produksi sebagai protes terhadap hubungan Syah dengan rezim apartheid di Afrika Selatan, sedangkan buruh kerata api menolak mengangkut polisi dan militer. Gerakan mulai menuntut partisipasi kelas buruh secara langsung dalam pemerintahan, dan sejumlah majikan melarikan diri keluar negeri. Panitia-panitia demokratis yang dipilih oleh para pekerja mengambil alih percencanaan produksi.

Pada tanggal 16 January 1979 Syah akhirnya lari keluar negeri. Jutaan rakyat berpeluk-pelukan di jalanan. Para jenderal kehilangan kontrol atas prajurit-prajurit sehingga harus bersikap netral terhadap pemberontakan itu. Mereka bernegosiasi dengan Ayatollah Khomeini, pemimpin utama oposisi Islamis, yang baru kembali ke Iran saat itu.

Kemudian kelompok gerilyawan Mojahidin dan Fedayin serta unsur-unsur dari militer menyerang dan mengalahkan pasukan-pasukan yang masih loyal terhadap Syah. Para ulama berusaha melarang serangan itu dengan argumentasi bahwa "belum saatnya" dan belum ada perintah dari Ayatollah Khomeini. Tetapi mereka tidak dihiraukan.

Khomeini menyatakan diri sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan yang sebenarnya belum dipegangnya. Dewan-dewan (syura-syura) demokratis bermunculan dimana-mana: dewan buruh, dewan mahasiswa, dewan-dewan petani dsb. Kaum buruh menduduki pabrik-pabrik, sedangkan kaum tani mengambil alih tanah dari tuan-tuan tanah. Sehingga timbullah sebuah situasi "dualisme kekuasaan".

****

Keadaan "dualisme kekuasaan" semacam ini tidak stabil dan tidak bisa bertahan lama. Kalau kelas-kelas tertindas tidak menghancurkan aparatus negara lama dan menjalankan pemerintahan revolusioner, kekuataan-kekuataan reaksioner akan menghancurkan gerakan revolusi. Makanya faktor-faktor politik menjadi sangat penting.

Di Iran saat itu ada tiga macam organisasi politik oposisi. Yang pertama nasionalis-borjuis, yang kedua agamis, yang ketiga sayap kiri.

Kelompok nasional-borjuis berusaha untuk memperjuangkan solusi demokratik-liberal, tetapi mereka terjepit antara kekuatan-kekuatan lain. Kelompok-kelompok Islamis, dipimpin oleh Khomeini, ingin menerapkan negara Islam. Tetapi ada juga alternatif kiri, yang seharusnya menarik dukungan massa rakyat, tertuma kelas buruh. Karena buruh dan rakyat telah membangun organ-organ independen. Selain itu ada sejumlah minoritas non-Muslim yang tertindas.

Ketiga kelompok kiri utama adalah Partai Tudeh (pro-Soviet) serta dua kelompok gerilyawan: kaum Mojahedin (pecahan dari golongan nasionalis) dan kaum Fedayin (pecahan dari Partai Tudeh). Ketiga-tiganya berpendapat bahwa revolusi di Iran waktu itu bukan revolusi sosialis melainkan harus melalui tahap "revolusi demokrasi" dulu. Partai Tudeh seperti semua Partai Komunis "resmi" sudah bukan revolusioner lagi dan sering berkoalisi dengan kaum nasionalis. Kedua kelompok gerilyawan benar-benar merupakan organisasi revolusioner dan berani sekali, sayangnya akibat strategi perang gerilya mereka terisolasi dari massa buruh di kota-kota sehingga massa rakyat di perkotaan lebih dipengaruhi oleh para ulama.

Di antara para ulama memang ada unsur-unsur yang sangat progresif, misalnya Ali Shariati yang tampil sebagai penganut teologi pembebasan. Setelah wafatnya Ali Shariati, sejumlah pemimpin Islam lain terutama Ayatollah Khomeini pura-pura mendukung tujuan yang sama. Namun pada dasarnya mereka mewakili kelas menengah tradisional di pasaran, yang agak reaksioner.

Pada tanggal 1 Mei 1979 kaum buruh mengadakan demonstrasi massa dengan satu setengah juta peserta di jalanan ibukota Tehran. Mereka mennaikkan tuntuntan seperti "Nasionalisasi seluruh industri!", "Ganyang imperialisme!", dan "Persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki!" Demonstrasi itu amat mengesankan, tetapi di beberapa tempat para peserta diserang oleh kelompok-kelompok ekstrim kanan. Golongan reaksioner sudah mulai mengerahkan tenaganya. Di saat yang sama, Partai Republik Islam menyelenggarkan sebuah rally terpisah dengan slogan anti-komunis dan himbauan agar kaum buruh bekerja lebih keras.

Tragisnya kaum Mojehadin tidak ikut demonstrasi buruh karena tidak mau dituduh "anti-Islam". Mereka mengambil sikap yang mendua dengan berteriak "Dukung dewan-dewan buruh!" sekaligus berteriak "Dukung Khomeini!".

Kejadian tanggal 1 Mei ini menunjukkan potensi revolusioner gerakan buruh, tetapi di saat yang sama menunjukkan ancaman dari sayap kanan dan kebingungan kelompok Mojahedin.

Sudah sebelum bulan Mei rezim Khomeini mulai menyerang gerakan-gerakan progresif. Semua perempuan disuruh memakai kerudung. Ketika kaum perempuan merayakan Hari Internasional Perempuan (International Women’s Day) mereka dipukul bahkan ditembaki oleh garda Muslim "Pasdaran". Kelompok reaksioner itu menyerbu toko buku pula dan membakar buku-buku, sedangkan markas-markas kelompok kiri digerebeg. Kemudian rezim mengadakan sebuah referendum yang diwarnai intimidasi dan kecurangan untuk menerapkan negara Islam.

Meskipun demikian, kelas buruh dan gerakan-gerakan radikal dan progresif tetap cukup kuat. Banyak tempat kerja yang masih dikuasai kaum buruh. Kaum tani mengambil alih tanah, sedangkan kaum perempuan dan tunakarya berdemo di jalanan. Rezim Khomeini mulai mencari akal untuk melemahkan perjuangan-perjuangan itu.

****

Pada tanggal 4 November 1979 sekelompok mahasiswa dengan dukungan Khomeini menduduki kedubes Amerika Serikat di Tehran. Semua kelompok kiri menyambut siasat Khomeini itu dengan antusias. AS memang telah mendukung Syah dan berperan reaksioner di Timur Tengah pada umumnya, dan imperialisme AS patut ditentang. Tetapi gerakan kiri revolusioner harus selalu menjaga independensinya dari rezim-rezim borjuis. Hal ini terlupakan oleh orang-orang kiri waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Partai Tudeh adalah sebuah partai Stalinis. Sedangkan kelompok Mojahedin dan kelompok Fedayin, yang betul-betul revolusioner, tidak punya hubungan organik denga kelas buruh. Selain itu, ketiga-tiganya mempunyai teori bahwa revolusi di Iran masih sedang melalui tahap "revolusi demokrasi" dan belum menjadi revolusi sosialis. Makanya mereka semua mencari aliansi dengan unsur-unsur borjuis yang dianggap demokratik atau anti-imperialis, sehingga mereka bisa tersedot ke dalam suasana nasionalis-religius dan fanatik yang dipicu oleh Khomeini.

Berdasarkan konsensus nasionalis-religius ini Khomeini berhasil memapankan lembaga-lembaga negara Islam yang semakin konservatif. Dewan-dewan di pabrik-pabrik dibubarkan. Kaum perempuan kehilangan sebagian besar dari hak mereka. Kelompok-kelompok kiri terpecah-belah.

Dalam revolusi di Iran kita meyaksikan potensi kelas buruh untuk menumbangkan seorang tiran, mengambil alih tempat-tempat kerja dan mengambil langkah di arah sosialisme. Tetapi di saat yang sama, kita melihat akibat tragis dari tidak adanya partai buruh Marxis revolusioner berbasis massa yang 100 persen independen dari semua kekuatan borjuis.

REVOLUSI CINA

REVOLUSI di Cina pada tahun 1949 adalah sebuah peristiwa historis yang penting, terutama untuk gerakan radikal di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Banyak partai Komunis dan kelompok radikal lainnya yang dilhami oleh teori-teori Mao. Dan "Revolusi Kebudayaan" tahun 1960-an juga menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan mahasiswa kiri sampai kini.

Sayangnya inspirasi ini sangat salah arah. Revolusi yang dipimpin Mao tidak membangun sebuah masyarakat sosialis di mana kaum pekerja sendiri yang menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial serta politik. Rezim Maois dikuasai oleh birokrasi otoriter, dan perekonomian RRC tidak luput dari logika kapitalis, walaupun perusahaan-perusahaan besar milik negara. Dan akhirnya, setelah Mao meninggal, RRC yang disebut "sosialis" itu mulai menjelma menjadi negara yang berekonomi pasar dan semakin mirip dengan negeri-negeri lain.

Itu bisa terjadi karena pada dasarnya, tujuan-tujuan Mao dan Partai Komunis Cina bukan untuk membangun sosialisme, melainkan untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. Kaum buruh dan tani berkali-kali menjadi korban dari upaya ini.

*****

Riwayat Mao dimulai dengan hancurnya gerakan buruh revolusioner Cina. Antara tahun 1925 sampai dengan 1927, kota-kota di Cina mengalami sejumlah pemberontakan buruh yang dipimpin oleh Partai Komunis muda. Pemogokan massa meledak di Hong Kong dan laskar buruh yang bersenjata menguasai jalan-jalan kota Guangzhou. Perjuangan ini mulai di bawah payung gerakan nasionalis, tetapi kemudian berkembang lebih luas menjadi sebuah "revolusi permanen" yang semakin berhaluan sosialis. Namun waktu itu aliran komunis internasional (Komintern) sudah mulai didominasi oleh kebijakan Stalin, bahwa revolusi-revolusi di dunia ketiga harus melalui dua tahapan. Menurut Stalin, revolusi di Cina harus tetap dalam perbatasan "revolusi demokratik" saja. Makanya para komunis Cina disuruh untuk menyerahkan senjata-senjata mereka kepada golongan nasionalis. Mereka patuh; dan kemudian dibantai oleh golongan nasionalis tersebut.

Beberapa satuan komunis di pedesaan bisa bertahan hidup dan mereka berkumpul di pegunungan-pegunungan. Organisasi komunis di perkotaan hampir lenyap sama sekali. Mao menjadi pimpinan dan mengembangkan strategi baru dengan poros ke kelas petani. Pada awal tahun 1930-an para komunis berhasil mendirikan sejumlah "pangkalan merah" di beberapa daerah terpencil. Pemerintah-pemerintah setempat dicap "soviet-soviet", walaupun tidak mirip sama sekali dengan soviet (dewan buruh) demokratis yang muncul waktu revolusi Rusia. "Soviet-soviet" Mao merupakan sebuah kediktatoran militer oleh para tentara komunis, yang memang agak baik hati terhadap kaum tani. Namun ini jauh dari demokrasi revolusioner dalam artian Marxis.

Pangkalan itu diserang lima kali oleh pasukan pemerintah nasionalis, sampai akhirnya para komunis terpaksa harus mundur dari daerah-daerah ini, dengan menempuh perjalanan panjang Long March ke daerah Yenan.

Pada tahun 1931 Jepang menginvasi Cina, dan pemerintah nasionalis yang korup tidak mampu melawan, sehingga kota-kota utama diduduki Jepang. Seusai perjalanan Long March, Mao mennaikan semboyan perlawanan terhadap pendudukan itu. Begitu Jepang kalah dalam perang di kawasan Pasifik dan mulai menarik pasukan dari Cina, tentara komunis bisa mengalahkan tentara Jepang, kemudian merebut kota demi kota dari tangan kaum nasionalis. Pada tahun 1949, Mao dan Partai Komunis sudah menguasai negeri Cina. Kata Mao: "Cina telah bangkit!"

*****

Tetapi siapa yang bangkit? Bukan kelas buruh, dan bukan para penduduk urban pada umumnya. Seperti dipaparkan oleh John Molyneux dalam Mana Tradisi Marxis Yang Sejati?:

"Mao masih mengucapkan sentimen-sentimen tentang ‘peranan pemimpin kaum proletarian’ yang akan membimbing kelas petani. Tetapi sebetulnya, proletariat tidak berperan sama sekali dalam revolusi tahun 1949. Mao bahkan menulis pada tahun itu: ‘Diharap supaya semua buruh dan karyawan di semua bidang akan bekerja terus dan semua perusahaan akan berjalan seperti biasa.’ Maka ‘kepemimpinan proletarian’ hanya bisa berarti kepemimpinan Partai Komunis. Mengingat bahwa jumlah buruh yang ikut partai tersebut hanya sedikit saja, maka ‘pimpinan proletarian hanya berarti "ideologi proletarian", yang sebenarnya merupakan program Stalinis."

Revolusi tahun 1949 biasanya dimengerti sebagai sebuah revolusi petani. Namun bagaimana hubungannya antara kepemimpinan Partai Komunis dan kaum tani dalam sebuah perang gerilya? John Molyneux berargumentasi lebih lanjut:

"Tentara gerilya akan terdiri hampir 100 persen atas orang yang berlatarbelakang petani, namun hanya sebuah minoritias kecil dari kelas petani yang akan ikut berperang. Tentara Mao berjumlah beberapa juta – tetapi itu hanya persentase kecil dari 500 juta petani Cina. Hal ini tidak terhindarkan dalam perang gerilya yang menggunakan taktik 'tabrak lari', dengan pasukan yang selalu berpindah-pindah tempat…"

Sehingga tentara gerilya tidak betul-betul bergabung dengan massa petani dan mentalitasnya menjadi elitis:

"Mentalitas elitis ini sangat menyolok pula dalam perintah-perintah yang diberikan oleh Mao kepada pasukan gerilyawan dalam pergaulan mereka dengan kelas petani: ‘Sopan-santunlah! Tolong mereka sedapat mungkin. Semua benda yang dipinjam harus dikembalikan … Semua benda yang dibeli harus dibayar.’ Perintah-perintah ini membuktikan betapa timpangnya hubungan antara kaum prajurit dan kaum tani. Perintah-perintah tersebut memang sangat diperlukan, karena kondisi-kondisi obyektif senantiasa menggoda para prajurit untuk menghisap dan menindas kaum tani. Sedangkan situasi kelas buruh jauh berbeda. Sulit sekali dibayangkan sebuah organisasi buruh revolusioner yang harus memperingatkan kader-kadernya agar ‘jangan merampok kaum buruh di depan gerbang pabrik’."

Sebenarnya revolusi Maois adalah sebuah revolusi militer-birokratis yang berhaluan nasionalis bukan Marxis. Mao sendiri mengungkapkan pada bulan Juli 1949 bahwa "kebijakan kita kini adalah untuk mengatur kapitalisme, bukan untuk membinasakannya." Beberapa tahun kemudian, dihadapan tekanan imperialisme barat, Mao memang menjalankan perubahan-perubahan yang tampknya "sosialis" dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar. Tetapi para manajer lama sering menjadi manajer dalam sistem baru, sedangkan kaum buruh tidak ikut mengurus tempat-tempat kerja. Di pedesaan, kaum tani mengalami nasib yang mirip. Pada hakekatnya rezim ini lebih patut disebut kapitalis negara, karena rakyat pekerja tidak terlibat sama sekali dalam pemerintahan.

*****

Mula-mula pola pembangunan industri di Cina berlangsung menurut model klasik stalinistis yang diterapkan oleh Stalin sendiri pada tahun 1930-an di Uni Soviet. Namun hasil dari pola ini tidak memuaskan kaum penguasa. Walau ekonomi Cina bertumbah pesat, akan tetapi ekonomi-ekonomi barat sedang boom waktu itu, sehingga Cina semakin ketinggalan. Oleh karena itu, rezim menerapkan sebuah kebijakan yang nekad untuk mengejar ketinggalannya, dengan meningkatkan laju eksploitasi terhadap kaum buruh dan tani. Dalam "Lompatan Besar" tahun 1958-1960, rezim menentukan target-target produksi yang ekstrim, dan mengadakan "kampanye-kampanye massa" guna memaksa rakyat pekerja untuk membanting tulang dalam upaya mencapai target-target tersebut. Meskipun para buruh dan tani bekerja sampai kehabisan tenaga, hasilnya belum juga memadai; lantas para pimpinan perusahaan berbohong dan memalsukan data-data produksi.

Akibatnya parah sekali, terutama di pedesaan di mana kaum tani dipaksa untuk masuk komune-komune besar. Komune-komune tersebut digembar-gemborkan sebegai "langkah ke arah komunisme". Sebenarnya sangat mirip dengan "komunisme barak" otoriter yang dikutuk Marx. Hasil panen amat mengecewakan, sampai pada tahun 1961 terjadi paceklik di beberapa daerah dan pemberontakan bersenjata meledak di dua propinsi. Akhirnya pemerintah kalah. "Lompatan Besar" dihentikan, dan kaum tani diajak untuk menjalankan produksi swasta. Mao agak tersisih, dan orang lain menentukan kebijakan ekonomi. Hasil-hasil panen mulai naik lagi, tetapi jurang pemisah antara petani kaya dan petani miskin mulai meningkat pula.

Mao sendiri belum juga kapok. Pada tahun 1965 dia memobilisasi para pendukungnya di bawah panji "Revolusi Kebudayaan". Sekali lagi, "revolusi" tersebut didengungkan sebagai perjuangan "komunis". Sebenarnya Mao hanya ingin menghantam musuh-musuhnya dalam kelas penguasa. Di ibukota Beijing upaya itu berhasil tanpa kekisruhan. Namun di daerah-daerah Mao harus memicu konflik-konflik, dan "Garda Merah" (kelompok-kelompok Maois) turun ke jalan untuk meyerang pihak yang berwenang.

Suasana "revolusioner" memang berkembang di beberapa daerah, karena pihak yang berwenang itu sangat dibenci oleh rakyat. Garda Merah yang terdiri atas pelajar-pelajar menghina bahkan menganiaya para pejabat lokal. Namun kampanye ini dengan cepat sekali melampaui segala batasan. Guru-guru juga dianiaya, dan musium-musium dibakar karena dianggap kebarat-baratan dan dekaden. Kejadian-kejadian ini disertai oleh pengkultusan terhadap Mao sebagai "Sang Surya yang tidak pernah tenggelam". Seperti diungkapkan dalam sebuah perintah kepada para anggota angkatan laut: "Kita harus mematuhi instruksi-instruksi Ketua Mao, bahkan jika instruksi itu tidak kita mengerti."

*****

Akhirnya Mao semakin kehilangan kontrol atas kekisruhan yang disebabkan oleh Revolusi Kebudayaan itu. Para birokrat di daerah-daerah yang merasa terancam membalas dengan mengerahkan "Garda-Garda Merah" sendiri, sampai kelompok-kelompok pelajar saling berhantaman dimana-mana, dan kelas penguasa semakin khawatir bahwa sebuah perang sipil bisa meletus. Lebih parah lagi (di mata mereka), kelas buruh mulai bergerak secara indepen dengan sebuah gelombang aksi mogok. Kemudian muncul satu kelompok yang bersifat Marxis dalam artian aslinya. Kelompok Sheng Wu Lien mengembangkan sebuah analis kritis bahwa rezim Mao bukan sosialis. Dalam sebuah manifesto yang berjudul "Cina Mau Kemana?" mereka berargumentasi bahwa "kontradiksi-kontradiksi sosial yang telah menimbulkan Revolusi Kebudayaan adalah kontradiksi antara kekuasaan borjuasi birokratis baru dengan massa rakyat", sehingga "masyarakat membutuhkan perubahan yang lebih mendasar … [kita harus] menumbangkan borjuasi birokratis dengan menghapuskan aparatus negara lama, dan menjalankan revolusi sosial serta menerapkan tatanan sosial baru…"

Kaum penguasa meresponnya dengan represi kejam. Pemuda-pemudi dibuang ke daerah-daerah terpencil dalam jumlah besar untuk menghancurkan Garda Merah. Ratusan ribu rakyat dibantai di propinsi Guangxi dan beberapa tempat lainnya. Represi itu terjadi atas perintah Mao sendiri, tetapi tahap terakhir Revolusi Kebudayaan ini juga merupakan kekalahan besar buat Mao dan para Maois.

Setelah Mao meninggal, para pendukungnya (termasuk istrinya ) ditangkap dan dihukum. Dan kebijakan ekonomi pemerintah makin lama makin membuka jalan untuk mekanisme pasar, sehingga Cina mulai menempuh "jalan kapitalis" yang selalu dikhawatirkan Mao. Sekali lagi ekonomi pulih kembali; tetapi sekali lagi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya menjadi semakin besar. Unsur-unsur sosial yang sama tetap menjadi kelas penguasa, terutama para pejabat partai, negara dan industri. Kelas buruh dan kelas petani terus menjadi kelas tertindas. Sebenarnya, kebijakan pro-pasar ini tidak berarti sebuah peralihan ke kapitalisme. Kapitalisme sudah ada di Cina dari dulu, dalam bentuk kapitalisme negara. Hanya itulah yang dibangun oleh Mao.

FILSAFAT

Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab , yang juga diambil dari bahasa Yunani; philosophia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (philia = persahabatan, cinta dsb.) dan (sophia = kebijaksanaan). Sehingga arti harafiahnya adalah seorang “pencinta kebijaksanaan” atau “ilmu”. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut “filsuf".
Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problema falsafi pula. Tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa “falsafah” itu kira-kira merupakan studi daripada arti dan berlakunya kepercayaan manusia pada sisi yang paling dasar dan universal. Studi ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk ini, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu dan akhirnya dari proses-proses sebelumnya ini dimasukkan ke dalam sebuah dialektik. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk daripada dialog.
Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal ini membuat filasafat sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu bisa dikatakan banyak menunjukkan segi eksakta, tidak seperti yang diduga banyak orang.
Klasifikasi filsafat
Di seluruh dunia, banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang sama dan membangun tradisi filsafat, menanggapi dan meneruskan banyak karya-karya sesama mereka. Oleh karena itu filsafat biasa diklasifikasikan menurut daerah geografis dan budaya. Pada dewasa ini filsafat biasa dibagi menjadi: “Filsafat Barat”, “Filsafat Timur”, dan “Filsafat Timur Tengah”.
1. Filsafat Barat
Filsafat Barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno.
Tokoh-tokohnya antara lain, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Réne Descartes, Immanuel Kant, Georg Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre.
2. Filsafat Timur
Filsafat Timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas Filsafat Timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Meskipun hal ini kurang lebih juga bisa dikatakan untuk Filsafat Barat, terutama di Abad Pertengahan, tetapi di Dunia Barat filsafat ’an sich’ masih lebih menonjol daripada agama. Nama-nama beberapa filsuf: Siddharta Gautama/Buddha, Bodhidharma, Lao Tse, Kong Hu Cu, Zhuang Zi dan juga Mao Zedong.
3. Filsafat Timur Tengah
Filsafat Timur Tengah ini sebenarnya mengambil tempat yang istimewa. Sebab dilihat dari sejarah, para filsuf dari tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan juga merupakan ahli waris tradisi Filsafat Barat. Sebab para filsuf Timur Tengah yang pertama-tama adalah orang-orang Arab atau orang-orang Islam (dan juga beberapa orang Yahudi!), yang menaklukkan daerah-daerah di sekitar Laut Tengah dan menjumpai kebudayaan Yunani dengan tradisi falsafi mereka. Lalu mereka menterjemahkan dan memberikan komentar terhadap karya-karya Yunani. Bahkan ketika Eropa setalah runtuhnya Kekaisaran Romawi masuk ke Abad Pertengahan dan melupakan karya-karya klasik Yunani, para filsuf Timur Tengah ini mempelajari karya-karya yang sama dan bahkan terjemahan mereka dipelajari lagi oleh orang-orang Eropa. Nama-nama beberapa filsuf Timur Tengah: Avicenna(Ibnu Sina), Ibnu Tufail, Kahlil Gibran (aliran romantisme; kalau boleh disebut bergitu)dan Averroes.
Munculnya Filsafat
Filsafat, terutama Filsafat Barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke 7 S.M.. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir-pikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.
Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.
Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filsuf-filsuf Yunani yang terbesar tentu saja ialah: Sokrates, Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah “Komentar-komentar karya Plato belaka”. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat.
Sejarah Filsafat Barat
Sejarah Filsafat Barat bisa dibagi menurut pembagian berikut: Filsafat Klasik, Abad Pertengahan, Modern dan Kontemporer.
1. Klasik
“Pra Sokrates”: Thales - Anaximander - Anaximenes - Pythagoras - Xenophanes – Parmenides - Zeno - Herakleitos - Empedocles – Democritus - Anaxagoras "Zaman Keemasan": Sokrates - Plato - Aristoteles
2. Abad Pertengahan
"Skolastik": Thomas Aquino
3. Modern
Machiavelli - Giordano Bruno - Francis Bacon - Rene Descartes - Baruch de Spinoza- Blaise Pascal - Leibniz - Thomas Hobbes - John Locke - George Berkeley - David Hume - William Wollaston - Anthony Collins - John Toland]] - Pierre Bayle - Denis Diderot - Jean le Rond d'Alembert - De la Mettrie - Condillac - Helvetius - Holbach - Voltaire - Montesquieu - De Nemours - Quesnay - Turgot - Rousseau - Thomasius - Ch Wolff - Reimarus - Mendelssohn - Lessing - Georg Hegel - Immanuel Kant - Fichte - Schelling - Schopenhauer - De Maistre - De Bonald - Chateaubriand - De Lamennais - Destutt de Tracy - De Volney - Cabanis - De Biran - Fourier - Saint Simon - Proudhon - A. Comte - JS Mill - Spencer - Feuerbach - Karl Marx - Soren Kierkegaard - Friedrich Nietzsche - Edmund Husserl
4. Kontemporer
Jean Baudrillard - Michel Foucault - Martin Heidegger - Karl Popper - Bertrand Russell - Jean-Paul Sartre – Albert Camus - Jurgen Habermas - Richard Rotry - Feyerabend- Jacques Derrida - Mahzab Frankfurt

SEKlLAS PANDANG TENTANG ALlRAN FILSAFAT MODERN
1. IDEALISME
Perkembangan Idealisme.
Idealisme adalah suatu ajaran/faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa. ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu
Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat Barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. yang menyatakan bahwa alam, cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga (entelechie) yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah faham idealisme hilang sarna sekali. Di masa abad pertengahan malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli pikir adalah dasar idealisme ini.
Pada jaman Aufklarung ulama-ulama filsafat yang mengakui aliran serba dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan maupun keduanya mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan.
Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut Idealisme yang paling setia sepanjang masa, walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam. Puncak jaman Idealiasme pada masa abad ke-18 dan 19 ketika periode Idealisme. Jerman sedang besar sekali pengaruhnya di Eropah.
c. Tokoh-tokohnya.
1. Plato (477 -347 Sb.M)
2. B. Spinoza (1632 -1677)
3. Liebniz (1685 -1753)
4. Berkeley (1685 -1753)
5. Immanuel Kant (1724 -1881)
6. J. Fichte (1762 -1814)
7. F. Schelling (1755 -1854)
8. G. Hegel (1770 -1831)

2. MATERIALISME
a. Pengertian Pokok.
Materialisme merupakan faham atau aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau nature (alam) dan dunia fisik adalah satu.
b. Perkembangan Materialisme.
Pada abad pertama masehi faham Materialisme tidak mendapat tanggapan yang serius, bahkan pada abad pertengahan, orang menganggap asing terhadap faham Materialisme ini. Baru pada jaman Aufklarung (pencerahan), Materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropah Barat. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran Materialisme tumbuh subur di Barat. Faktir yang menyebabkannya adalah bahwa orang merasa dengan faham Materialisme mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. Selain itu, faham Materialisme ini praktis tidak memerlukan dalildalil yang muluk-muluk dan abstrak, juga teorinya jelas berpegang pada kenyataankenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama dimana-mana. Hal ini disebabkan bahwa faham Materialisme ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan (atheis) yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa ini, kritikpun muncul di kalangan ulama-ulama barat yang menentang Materialisme.
Adapun kritik yang dilontarkan adalah sebagai berikut :
1. Materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari khaos (kacau balau). Padahal kata Hegel. kacau balau yang mengatur bukan lagi kacau balau namanya.
2. Materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. padahal pada hakekatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga.
3. Materialisme mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar alam itu sendiri yaitu Tuhan.
4. Materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun.

c. Tokoh-tokohnya.
1. Anaximenes ( 585 -528)
2. Anaximandros ( 610 -545 SM)
3. Thales ( 625 -545 SM)
4. Demokritos (kl.460 -545 SM)
5. Thomas Hobbes ( 1588 -1679)
6. Lamettrie (1709 -1715)
7. Feuerbach (1804 -1877)
8. H. Spencer (1820 -1903)
9. Karl Marx (1818 -1883)


3. DUALISME
a. Pengertian Pokok.
Dualisme adalah ajaran atau aliran/faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakekat yaitu hakekat materi dan hakekat rohani. Kedua macam hakekat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azazi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakekat ini adalah terdapat dalam diri manusia.

b. Tokoh-tokohnya.
1. Plato (427 -347 Sb.H)
2. Aristoteles (384 -322 Sb.H)
3. Descartes (1596 -1650)
4. Fechner (1802 -1887)
5. Arnold Gealinex
6 .Leukippos
7. Anaxagoras
8. Hc. Daugall
9. A. Schopenhauer (1788 -1860)

4. EMPIRISME
a. Pengertian Pokok
Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu "empiris" yang berarti pengalaman inderawi. Oleh karena itu empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalanan dan yang dimaksudkan dengannya adalah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya Empirisme sangat bertentangan dengan Rasionalisme. Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal dari ratio, sehingga pengenalan inderawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. sebaliknya Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga pengenalan inderawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna.
Seorang yang beraliran Empirisme biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasip menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti semua pengetahuan betapapun rumitnya dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat bukanlah ilmu pengetahuan. Empirisme radikal berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai kepada pengalaman inderawi dan apa yang tidak dapat dilacak bukan pengetahuan. Lebih lanjut
penganut Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat inderawi, kemudian di dalam otal dipahami dan akibat dari rangsangan tersebut dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat inderawi tersebut.
Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan, malah barangkali merupakan satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan menurut penganut Empirisme. Pengalaman inderawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi.

b. Tokoh-tokohnya.
1. Francis Bacon (1210 -1292)
2. Thomas Hobbes ( 1588 -1679)
3. John Locke ( 1632 -1704)
4. George Berkeley ( 1665 -1753)
5. David Hume ( 1711 -1776)
6. Roger Bacon ( 1214 -1294)

5. RASIONALISME.
a. Pengertian Pokok.
Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal.Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki.
Zaman Rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke XVII sampai akhir abad ke XVIII. Pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi (ratio) untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia, melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikut orang-orang yang terpelajar Makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal ini menjadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke XVII dan lebih lagi selama abad XVIII antara lain karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton (1643 -1727). Berkat sarjana geniaal Fisika Inggeris ini yaitu menurutnya Fisika itu terdiri dari bagian-bagian kevil (atom) yang berhubungan satu sama lain menurut hukum sebab akibat. Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsyafan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan kekuasaan akal budi lama kelamaan orang-orang abad itu berpandangan dalam kegelapan. Baru dalam abad mereka menaikkan obor terang yang menciptakan manusia dan masyarakat modern yang telah dirindukan, karena kepercayaan itu pada abad XVIII disebut juga zaman Aufklarung (pencerahan).

b. Tokoh-tokohnya
1. Rene Descartes (1596 -1650)
2. Nicholas Malerbranche (1638 -1775)
3. B. De Spinoza (1632 -1677 M)
4. G.W.Leibniz (1946-1716)
5. Christian Wolff (1679 -1754)
6. Blaise Pascal (1623 -1662 M)

6. FENOMENALISME
a. Pengertian Pokok.
Secara harfiah Fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa Fenomenalisme (gejala) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Seorang Fenomenalisme suka melihat gejala. Dia berbeda dengan seorang ahli ilmu positif yang mengumpulkan data, mencari korelasi dan fungsi, serta membuat hukum-hukum dan teori. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, "a way of looking at things". Gejala adalah aktivitas, misalnya gejala gedung putih adalah gejala akomodasi, konvergensi, dan fiksasi dari mata orang yang melihat gedung itu, di tambah aktivitas lain yang perlu supaya gejala itu muncul. Fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. Tidak mungkin ada hal yang melihat. Inti dari Fenomenalisme adalah tesis dari "intensionalisme" yaitu hal yang disebut konstitusi.
Menurut Intensionalisme (Brentano) manusia menampakkan dirinya sebagai hal yang transenden, sintesa dari objek dan subjek. Manusia sebagai entre au monde (mengada pada alam) menjadi satu dengan alam itu. Manusia mengkonstitusi alamnya. Untuk melihat sesuatu hal, saya harus mengkonversikan mata, mengakomodasikan lensa, dan mengfiksasikan hal yang mau dilihat. Anak yang baru lahir belum bisa melakukan sesuatu hal, sehingga benda dibawa ke mulutnya.

b. Tokoh-tokohnya.
1. Edmund Husserl (1859 -1938)
2. Max Scheler (1874 -1928)
3. Hartman (1882 -1950)
4. Martin Heidegger (1889 -1976)
5. Maurice Merleau-Ponty (1908 -1961)
6. Jean Paul Sartre (1905 -1980)
7. Soren Kierkegaard (1813 -1855)

7. INTUSIONALISME
a. Pengertian Pokok.
Intusionalisme adalah suatu aliran atau faham yang menganggap bahwa intuisi (naluri/perasaan) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Intuisi termasuk salah satu kegiatan berfikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Jadi Intuisi adalah non-analitik dan tidak didasarkan atau suatu pola berfikir tertentu dan sering bercampur aduk dengan perasaan.

b. Tokoh-tokohnya.
1. Plotinos (205 -270)
2. Henri Bergson (1859 -1994)

TEORI SEJARAH?

Dalam disiplin ilmu sejarah, pengertian teori berbeda dengan yang ada dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Teori sejarah (filsafat sejarah kritis) adalah metodologi yakni menyangkut bagaimana upaya menghadirkan masa lalu, kerangka berpikir, konsep yang sifatnya epistemologis. Adapun teori dalam Ilmu-ilmu Sosial adalah hubungan antar gejala yang sudah dikukuhkan melalui serangkaian pengujian.
Pertanyaan di atas sebenarnya lanjutan dari pengakuan bahwa sejarah adalah sebuah ilmu. Dan sampai saat ini, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan (knowledge) yang tersusun secara sistematik (systhematic) yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah (verifikatif maupun falsifikatif) secara kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Artinya di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat teori (pola, aforisme, mekanisme, deduksi, induksi dst. yang didasarkan pada “kesepakatan”). So, sejarah yang diklaim sebagai ilmu haruslah mempunyai teori dalam pengertian tersebut.
Ya, sejak diperkenalkan oleh Pak Sartono sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu tak ada bedanya dengan ilmu sosial lain yang merekonstruksi kondisi sosial saat ini. Bedanya, yang satu merekonstruksi the past, yang lainnya the present. Nah dalam merekonstruksi itu maka kita bertanya; bagaimana kita bisa mengetahui masa lalu? Ya, dari trace yang ditinggalkannya. Jejak itu bisa sesuatu yang sifatnya fisik atau non-fisik, tulisan, bangunan, cerita seseorang (keberlisanan), atau wacana yang berupa cara bersikap seseorang (pada saat ini), cara berpikir dan bertingkah laku. Jadi, menulis masa lalu berdasarkan masa kini (ini kajiannya post-kolonialitas), sedangkan ilmu sosial yang memberi back ground sejarah, adalah menulis masa kini berdasarkan masa lalu.
Setelah kita punya bekal “trace” itu, barulah kita memulai mengkonstruksikannya menjadi sebuah “keutuhan” masa lalu; yang terdiri dari kisahan (narasi) dan penjelasan (eksplanasi, dan inilah sebenarnya yang menjadi tugas seorang ilmuwan, yakni menjelaskan!). Narasi berupa rentangan (diakroni) cerita dari satu saat menuju masa. Sedangkan dalam eksplanasi, seseorang bisa saja menjelaskan suatu peristiwa secara common sense, atau dengan “kebenaran yang diyakini” tanpa menyebutnya sebagai “teori”. Seperti yang dilakukan oleh penulis-penulis berabad-abad silam; pujangga, petualang, dst itu. Karena kecenderungan “menjelaskan” setua umurnya dengan keinginan untuk “menceritakan”, suatu hal yang tidak terhindarkan. Melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, sejarah melakukan eksplanasi. Jadi, peminjaman teori ilmu sosial oleh sejarah harus diakui. Dalam semangat lintas batas ilmu sosial, hal semacam ini justru disarankan (Memangnya ilmu itu apa sih, aurat yang tak boleh dibagikan ke orang lain? Awas, berbagi kelamin adalah Haram Mugholadhoh!)
Namunmasih saja banyak orang yang mereplikasi pertanyaannya tentang hal itu, sebab, pertama, ia tidak mempertanyakan secara lebih luas apa yang dimaksud dengan science, knowledge, theory, dan seterusnya itu. Lalu, apakah sejarah harus mempunyai teori, yaitu a set of properly argued ideas intended to explain facts or events, sekumpulan ide-ide yang diargumentasikan secara layak untuk menjelaskan fakta atau peristiwa. Pada ujungnya kita juga bisa menggugat, apakah sejarah itu suatu ilmu? Padahal, dengan menempatkannya sebagai ilmu, sejarah direnggut dari public domain menjadi some academic matter, dan ini adalah milik ilmuwan saja. Di sinilah kita mengenal istilah “ilmuwan berada di atas menara gading”, karyanya dimengerti oleh kelompoknya belaka. Bandingkan “masa-masa” ketika sejarah adalah cerita kepahlawanan dan semangat perlawanan yang didendangkan dalam lagu nina bobo seperti lagu “Dododaidi” di Aceh misalnya, nini atau kakek yang mendongeng pada cucunya tentang kepindahannya ke kota-desa, cerita-cerita daerah yang dikemas dalam buku tipis buram yang dijual di bis-kereta, atau kisah tentang sebuah tempat yang disajikan dalam brosur pariwisata. Tidakkah semua itu memenuhi syarat sebagai sejarah? Kalau tidak, dari sisi mana?
Kedua, masih berkaitan dengan hal di atas, ketika muncul tuntutan sejarah harus mempunyai teori tersendiri yang berbeda dari ilmu sosial yang lain, di lain pihak ilmu sosial sendiri di ambang kemacetannya, itulah tuduhannya. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai tugas menjelaskan itu (kepada khalayak, yang lebih pasti adalah kepada komunitasnya sendiri) seringkali terjebak pada sisi eruditifnya, bukan pada transformasinya. Atau sering disebut sebagai, (dalam hal ini adalah sejarah) mengalami “scientification” yang akut. Di sinilah ia mengalami kemacetan, tatkala tak mampu menjelaskan kondisi masyarakat, justru sebaliknya menghamba pada modal dan kekuasaan. Kita bisa melihat ilmuwan yang tidak mempunyai (berkecenderungan) pengalaman aktivis gerakan sosial, mengasumsikan bahwa ilmu bersifat obyektif. Mereka cenderung menjadi kaum modernis, meski tanpa bersetuju dengan developmentalisme.
Bagaimana menempatkan unsure “empati” dalam kajian sejarah? Sisi “empati” sejarawan dalam historiografi sejarah kekerasan di Indonesia, sering diartikan atau dipersamakan dengan subyektifitas. Kalau maksudnya adalah mengalih-kondisikan (teori) “yang di sana” untuk diterapkan “di sini”, bukan obyektif namanya, tapi ngawur! Dan, apa salahnya dengan subyektifitas, sebagai kadar tertentu dari perspektif atau keberpihakan? Dengan berempati bukan berarti kita kehilangan sikap kritis kan? Empati adalah sebuah keberpihakan, dengan demikian ilmu seharusnyalah berpihak pada tingkatan visinya, dan metode amupun metodologinya, mau tidak mau merepresentasikannya. Maka yang tepat adalah Apa Visi Sejarah, bukan pertanyaan apakah sejarah punya teori? Bila masih hal terakhir yang ditanyakan, maka, maka, maka blunder belaka pikirannya, hehehe…..
Ketiga, sebenarnya tidak benar kalau sejarah tidak punya teori. Kita sudah sepakat bahwa ruang lingkup sejarah adalah masa lalu. Untuk bisa mengetahuinya, yang dapat kita andalkan adalah bukti yang ditinggalkannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita optimalkan verifikasi atau falsifikasi kita terhadap bukti itu, sampai dengan kita yakin untuk menggunakannya? Alih-alih teori sejarah, jangan-jangan persoalannya adalah pada bukti dari masa lalu itu (how to gain the past). Jadi, problemnya terletak pada mendapatkan sumber, lalu melakukan kritik sumber dari sisi otensitas maupun validitasnya. Kita tidak pernah memperdebatkannya, seakan-akan kita menerima begitu saja sumber itu sebagai kebenaran.
Sesedarhana inikah persoalannya? Mungkin! Bila kita mengafirmasi problem itu, maka persoalan sejarah adalah seperti yang terjadi di kajian arkeologi, bukan kendala-kendala di kajian ilmu sosial. So, teori sejarah hakekatnya adalah “skill” terhadap kritik sumber. Sehingga mempertanyakan teori sejarah adalah sebuah kemewahan, juga suatu kegagahan yang rapuh

REVOLUSI PERANCIS

Uang, seks, dan kekuasaan merupakan tiga komoditi yang paling menarik bagi manusia sepanjang sejarah kehidupan. Hampir tidak ada goresan sejarah yang tidak menonjolkan ketiga komoditi ini sebagai tema yang controversial. Dalam bukunya berjudul Uang, Seks, dan Kekuasaan (Richard J. Foster, 1995) menyatakan:

Sepanjang sejarah, dan dalam pengalaman kita sendiri, masalah-masalah ini tampak terjalin tanpa dapat dipisahkan. Uang menunjukkan dirinya sebagai kekuasaan. Seks digunakan untuk memperoleh uang maupun kekuasaan. Selain itu, ada juga hubungan antara kekuasaan dan kekayaan; kekuasaan sering digunakan untuk memanipulasi kekayaan; dan kekayaan digunakan sama seringnya untuk membeli kekuasaan. Dan demikian seterusnya. Keberanarannya adalah bahwa sesungguhnya tidaklah mungkin atau bahkan tidaklah menarik untuk menguraikan semua hubungan yang pelik antara uang, seks, dan kekuasaan.

Tema uang, seks, dan kekuasaan juga sudah tampak dengan jelas sejak awal pembahasan materi pembelajaran sebelumnya. Kedekatan hubungan antara golongan rohaniawan dengan golongan gereja menimbulkan berbagai penyimpangan di tubuh Gereja Katolik yang akhirnya mendorong terjadinya Reformasi Gereja. Perdebatan seru terjadi antara para pendukung Ulrich Zwingly dengan rohaniawan Katolik mengenai essensi dari hidup selibat para rohaniawan memunculkan cara hidup baru dalam hubungan keimanan dengan seks. Raja Henry VIII dari Inggris bahkan dengan tegas mendirikan gereja sendiri ketika permohonannya untuk menikah lagi (poligami) ditolak oleh Paus. Sistem ekonomi Merkantilisme yang diterapkan negara memberi kesempatan bagi berkembangnya berbagai monarki absolut di Eropa. Merkantilisme membuka peluang bagi negara untuk menumpuk kekayaan, memperlebar pengaruhnya pada rakyat bahkan wilayah-wilayah taklukan.

Pertautan antara sistem ekonomi Merkantilisme, dengan sistem politik monarki absolut semakin diperkuat dengan adanya ide-ide dari para pemikir yang menandai auflklarung (pencerahan) di Eropa. Salah satu pemikiran yang dianggap menjadi landasan berpikir para penguasa monarki-monarki absolut adalah tulisan berjudul Il Principe dari Nicolo Machiavelli. Machiavelli adalah seorang diplomat yang sangat populer dari Florence (Italia). Buku Il Principe mengulas usaha-usaha para pejuang di Italia untuk mencapai kejayaan bagi negaranya. Para pejuang tersebut bagi Machiavelli merupakan tokoh-tokoh pemimpin masa depan. Ulasan tersebut membuat bukunya juga kemudian diterjemahkan dalam judul "The Prince". Usaha-usah apara penuang Italia, dalam pandangan Machiavelli merupakan cara ideal untuk mewujudkan sebuah negara besar yang bebas dari penjajahan dan perbudakan. Setelah perjuangan tersebut berhasil menurutnya, sebuah negara harus diarahkan pada bentuk Machtstaat (negara kekuasaan). Pada sebuah negara kekuasaan, seorang pemimpin (negara) dalam melakukan "segala tindakan", asalkan demi kepentingan negara. Ide Machiavelli kemudian digunakan secara luas oleh para penguasa di Eropa untuk dapat memenangkan dan memegang teguh kekuasaannya.
Pengaruh pemikiran Machiavelli bahkan memiliki dampak yang cukup luas dalam pemikiran politik. Politik modern juga masih mengadopsi pemikiran tersebut. Tidak jarang politik diartikan sama seperti yang dikemukakan oleh Machiavelli sebagai "the tools for leader to win and hold the power". Intrik dan konflik politik sering mewarnai setiap pergantian kepemimpinan di berbagai belahan dunia. Tidak jarang pula pemikiran politik yang demikian memunculkan pemimpin-pemimpin besar yang berpengaruh besar bagi kehidupan banyak bangsa. Pemimpin-pemimpin demikian justru dielu-elukan dan dijunjung tinggi rakyatnya saat mereka berkuasa, tetapi justru dihujat setelah mereka turun dari tampuk pemerintahannya. Di luar aspek sentiment negatif rakyat terhadap pemimpin tersebut, pada dasarnya pemimpin demikian selama berkuasa tidak sedikit menghasilkan berbagai perubahan radikal dan progresif bagi sistem politik di tingkat nasional maupun dunia.

Selain pemikiran Machiavelli, ide mengenai pemerintahan raja yang begitu luas juga sebenarnya dipengaruhi oleh konsep kepemimpinan gereja Katolik di masa tersebut, khususnya yang dikenal dengan "pontifex maximus". Kekuasaan Paus dengan sistem pontifex maximus, mendorong para pengusung kekuasaan ingin memperoleh kekuasaan luas seperti yang dimiliki oleh Paus. Di Eropa Timur, terutama Yunani, ide tersebut dimanifestasikan dalam bentuk sistem pemerintahan kekaisaran yang bercorak sama dengan sebutan caesaro-papisme. Jabatan kaisaran adalah sebagai kepala gereja di negerinya dan sekaligus juga kepala negara. Kesetiaan seorang warga negara terhadap Tuhan harus ditunjukkan pula dengan sikap taat dan tunduknya kepada Kaisar sebagai wakil Tuhan.

Caesaro papisme atau pontifex maximus yang bergandengan dengan monarki absolutisme memunculkan begitu banyak penguasa-penguasa besar yang berkuasa secara mutlak. Raja-raja atau penguasa-penguasa absolut tersebut dijuluki sebagai despot atau tiran. Sistem kekuasaannya disebut despotisme atau tirani. Ciri-ciri dari penguasaan mutlak dari despot-despot tersebut antara lain: (1) memerintah tanpa adanya konstitusi; (2) memerintah tanpa adanya parlemen; (3) memerintah tanpa adanya kepastian hukum; (4) memerintah tanpa adanya anggaran belanja negara. Intinya raja-raja absolut memerintah tanpa dibatasi oleh apapun juga. Seperti telah ditegaskan bahwa kepemimpinan dalam negara monarki abslutisme juga membawa kejayaan bagi beberapa negara. Prusia (1740- 1786) pada masa Raja Frederick II berhasil mewujudkan kejayaan Prusia di Jerman dan puncaknya ketika tercapai persatuan wilayah Jerman pada masa Perdana Menteri Bismarck yang terkenal dengan gagasannya yang berbunyi "durch blut und eisen" (dengan darah dan tangan besi). Rusia pada masa pemerintahan Czar Peter (1689 - 1725) berhasil memiliki kekuasaan luas dengan menjalankan "politik air hangat". Kaisar Joseph II dari Austria (1780 - 1790) berhasil menarik simpati rakyat dengan program penghapusan sistem budak tani dan pajak yang memebebani rakyatnya.

Tidak semua usaha untuk membentuk kekuasaan absolut berhasil. Di Inggris usaha tersebut justru mengalami kegagalan. Inggris memang sempat menjalani masa absolutisme pada masa pemerintahan Charles I (1625 - 1649). Kekuasaan tersebut mendapatkan perlawanan. The civil war yang dipimpin oleh Oliver Cromwell (1642 - 1649) pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan tersebut. Inggris kemudian membentuk parlemen dan menjadi negara Republik yang dipimpin oleh Cromwell dengan gelar Lord Protector. Ambisi Cromwell yang besar pada akhirnya juga mengantarkan Inggris kembali menjadi sebuah negara kerajaan. Namun kekuasaan parlemen yang besar berhasil mencegah tumbuhnya kembali absolutisme. Sepeninggalan Cromwell, parlemen Inggris berhasil memaksa Ratu Mary untuk menandatangani Bill of Rights 1689. Penandatanganan Bill of Right di Inggris merupakan suatu lambang kejayan besar rakyat atas pemerintahan. Bill of Right ditandatangani dalam suasana tanpa perseteruan dan pertumbahan darah, sehingga revolusi tersebut sering juga disebut sebagai Glorious Revolution.
Bill of Right 1689 memuat berbagai jaminan pokok bagi masyarakat Inggris yang dapat diidentikkan sebagai sebuah Piagam Hak Asasi Manusia. Isi pokok dari piagam tersebut adalah: (1) kekuasaan parlemen berada di atas kekuasaan raja; (2) raja harus memberikan jaminan toleransi dalam beragama; (3) raja menjamin kebebasan pers; (4) anggota parlemen dipilih melalui general election; (5) pungutan pajak apapun yang akan dilakukan oleh kerajaan harus atas dasar persetujuan parlemen; (6) tidak ada pengerahan kekuatan militer tanpa persetujuan parlemen.

Jika di Inggris, absolutisme mengalami kegagalan, justru hal yang sama berlaku sebaliknya di Perancis. Perancis merupakan sebuah negara yang paling sukses dalam menjalankan monarki absolutisme. Benih-benih absolutisme di perancis sebenarnya telah ada sejak masa kekuasaan Richelieu (1624 - 1643) dan Mazarin (1643 - 1661). Absolutisme menjadi sebuah kenyataan setelah Raja Louis XIII berkuasa (1610 - 1643). Pada masa kekuasaan Raja Louis XIII, parlemen Perancis dibekukan dan raja mengambil ahli seluruh tugas parlemen dan menjalankan tugas pemerintahan secara tak terbatas. Puncak kejayaan absolutisme di Perancis tercapai pada masa pemerintahan Raja Louis XIV (1643 - 1715). Pada masa pemerintahan tersebut ditandai dengan beberapa tindakan militer yang cukup berhasil meneguhkan pemerintahan absolutisme, misalnya: (1) mendesak dan mematahkan kekuatan Kaum Calvinis; (2) mengurangi dan akhirnya mencabut kekuasaan para raja-raja vazal yang berkuasa selama diterapkannya sistem ekonomi feodalisme; (3) Louis XIV mengukuhkan diri sebagai yang paling utama di negaranya dengan menobatkan diri sebagai L'etat cest moi (negara adalah saya), membangun istana sang surya (le roi soleil) dan menuunjukkan seluruh kekuasaannya dengan tindakan sewenang-wenang.

Masa kekuasaan Raja Louis XIV diilustrasikan oleh Charles Dickens dalam buku Oliver Twist sebagai sesuatu kebiadaban golongan aristokrat terhadap rakyat jelata. Golongan aristokrat memeras rakyat dengan pajak yang tinggi, hidup mewah dan berpesta pora dengan kekayaan tersebut, dan membiarkan rakyat jelata hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Rakyat dijerat dengan hukuman yang keras. Penjara Bastile dibangun sebagai lambang absolutisme raja. Orang-orang yang menentang kekuasaan raja dan golongan aristokrat akan dipenjarakan dan disiksa selama berada dalam penjara Bastile. Pada akhirnya mereka juga akan berahir di ujung pisau guloitine.

Tindakan semena-mena raja dan golongan aristokrat memang menuai protes dari banyak kalangan. Para pemikir yang sempat mengalamai sendiri Perang Kemerdekaan Amerika (1776) dan Glorious Revolution di Inggris berusaha menggalang kekuatan rakyat melalui protes yang disampaikan dalam pemikiran-pemikirannya. John Locke (1632 - 1704) melancarkan protesnya terhadap absolutisme Perancis dengan mengemukakan ide-ide mengenai hak asasi manusia (hak milik, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan); stated rule by law; dan perlunya pemisahan kekuasaan. Montesquieu (1689 - 1755) dalam tulisan berjudul L'esprit des Lois mengemukakan teori Trias Politica sebagai landasan kenegaraan. Jean Jacques Rouseau (1712 - 1778) dalam bukunya du contract Social mengusulkan tentang perlunya perjanjian masyarakat, kesamaan, dan kemerdekaan dalam sebuah pemerintahan. Voltaire (1684 - 1778) memprotes cara hidup para bangsawan yang menindas rakyat jelata dan mengusulkan tentang perlunya pendidikan secara meluas. Ide Voltaire dikembangkan kemudian oleh Diderot dan D'Alembert dengan menerbitkan 35 jilid Ensiklopedia yang dihimpun dari karya-karya Voltaire.

Revolusi Perancis terjadi karena, rakyat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan semena-mena dari kalangan bangsawan. Kekuasaan raja yang absolut dan penarikan pajak yang memberatkan menjadi faktor utama pendorong Revolusi Perancis. Sementara faktor-faktor yang turut mendorong revolusi tersebut adalah: merosotnya perekonomian Perancis akibat pemborosan kaum bangsawan; tidak adanya kepastian hukum; perbedaan yang menyolok antar golongan dalam masyarakat; Revolusi Amerika; Glorious Revolution (1689) dan pemikiran-pemikiran para ilmuwan besar seperti John Locke dan kawan-kawan. Meletusnya Revolusi Perancis ditandai dengan diserangnya Penjara Bastile oleh rakyat Perancis pada tanggal 14 Juli 1789. Penyerangan atas penjara tersebut di dasarkan paling tidak pada 3 alasan, yaitu: (1) penjara Bastile merupakan gudang persenjataan dan makanan; (2) membebaskan tawanan politik yang dapat mendukung gerakan revolusi; (3) membebaskan orang-orang tidak berdosa yang telah ditangkap dan dipenjarakan secara semena-mena ke dalam penjara Bastile.

Keburukan perekonomian Perancis yang mendorong penindasan terhadap rakyat, selain disebabkan oleh pemborosan dari kalangan kerajaan juga diakibatkan oleh keperluan besar yang harus dikeluarkan oleh Perancis untuk mendanai peperangan. Ketika Perang Kemerdekaan berkobar di Amerika, Perancis mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Lafayette untuk membantu perjuangan rakyat Amerika Utara antara tahun 1776 - 1783. Bagi perekonomian Perancis, upaya politis demi kejayaan ini justru turut menyedot anggaran besar yang harus ditanggung rakyat. Pengalaman perjuangan para prajurit selama mendukung perang tersebut justru menjadi bumerang bagi pemerintah, karena semangan dan cita-cita kemerdekaan tersebut turut mendorong mereka juga ingin mendapatkan kebebasan yang sama di negaranya.

Pengalaman Perang Kemerdekaan Amerika dalam hal ini dapat turut diperhitungkan sebagai salah satu faktor yang juga mempengaruhi proses Revolusi Perancis. Meskipun penyerangan terhadap Bastile dimulai dari rakyat biasa yang merasa tertindas dan terbebani oleh pajak tanah (taille), pajak garam (gabelle), dan juga pajak anggur (aide); namun jika tidak didukung oleh para prajurit dan pejuang, tentu Revolusi tersebut tidak akan dengan mudah berhasil. Semboyan Revolusi Perancis yang diserukan selama masa-masa pergerakan terinsipirasi oleh pengalaman-pengalaman para prajurit Lafayette semasa mendukung perang kemerdekaan Amerika.

Tindakan yang diambil oleh Louis XVI juga sekaligus merupakan langkah bunuh diri paling buruk dalam pemerintahan Perancis. Louis XVI yang terkenal dengan kepribadiannya yang polos dan lemah tidak berdaya menghadapi tuntutan pemenuhan kebutuhan anggaran belanja negara yang terlalu besar. Ia sudah tidak mampu lagi menghadapi kekosongan kas negara. Dalam keadaan tertekan dan bingung, Louis XVI mengaktifkan kembali Etats Generaux yang telah dibekukan pada masa pemerintahan Louis XIII berdasarkan saran dua Menteri kepercayaannya, yaitu Turgot dan Necker. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh anggota-anggota parlemen untuk menyerang pemerintahan dan berusaha untuk menancapkan kekuasaan baru di Perancis. Tujuan Louis XVI ketika mengaktifkan kembali Etats Generaux pada tanggal 5 Mei 1789 adalah agar dewan rakyat bersidang dan membantu dirinya untuk mengatasi masalah kekosongan kas negara. Sidang Etats Generaux tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak memberikan solusi yang berarti. Justru terjadi perbedaan pendapat tajam diantara anggota-anggota Etats Generaux itu sendiri. Sidang Etats Generaux pada akhirnya dibubarkan tanpa pengambilan keputusan apapun.

Kegagalan sidang Etats Generaux tidak menyurutkan langkah maju para pendukung perubahan. Kesempatan bagi Dewan Rakyat untuk bersidang yang disetujui oleh raja dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh golongan III. Golongan III di negeri Perancis yang terdiri dari para pedagang dan rakyat mengambil inisiatif untuk membentuk Assemble Nationale (Dewan Nasional). Golongan III didukung oleh para bangsawan, terutama Mirebeau, Lafayette, dan Sieyes yang sejak lama telah berambisi untuk mampu berkuasa dan melengserkan kekuasaan raja Perancis. Golongan III melakukan sidang pada tanggal 17 Juni 1789 sebagai langkah pengukuhan posisi politik. Dalam sidang tersebut golongan lain juga diberi kesempatan untuk mengambil bagian, dengan ketentuan bahwa tidak ada pembedaan golongan di dalam pembuatan keputusan. Penggalangan kekuatan ini ternyata berhasil. Dengan bergabungnya pendukung dari golongan lain ke dalam Assemble Nationale, pada tanggal 20 Juni 1789, dewan tersebut menyelenggarakan sidang pertama dan mengganti nama menjadi Assemble Nationale Constituante. (Dewan Konstitusi Nasional).

Proklamasi pembentukan Assemble Nationale Constituante merupakan langkah awal rakyat melalui parlemen untuk mengambil kembali mandatnya dari raja. Dewan Konstitusi Nasional memiliki cita-cita tunggal, yaitu mengubah Perancis menjadi sebuah negara yang berdasarkan konstitusi. Anggota dewan mengucapkan sumpah setia untuk tidak membubarkan diri sampai dengan terbentuknya konstitusi atau undang-undang. Pihak kerajaan berekasi keras terhadap tindakan tersebut. Dewan Konstitusi Nasional dianggap sebagai suatu usaha untuk merebut kekuasaan. Raja memerintahkan agar sidang dewan dibubarkan. Anggota dewan dan rakyat menolak, bentrokanpun terjadi antara pasukan keamanan kerajaan dengan anggota dewan. Kemampuan dewan menggerakkan rakyat pada akhirnya mengarahkan massa dalam jumlah besar ke penjara Bastile pada tanggal 14 Juli 1789.

Revolusi Perancis tidak hanya diarahkan kepada kalangan kerajaan saja. Ketidakpuasan rakyat terhadap kalangan agama dan bangsawan yang dianggap menindasnya juga turut dilampiaskan. Rakyat yang mengamuk secara membabi buta menyerang ke rumah-rumah para bangsawan dan biarawan. Mereka merampas, membunuh, dan mengusir orang-orang kaya tersebut dari rumahnya. Kemudian rumah-rumah mereka dibakar. Menurut Charles Dickens dalam Oliver Twins, sejak saat itu banyak kaun bangsawan dan kalangan gereja yang selamat melarikan diri ke luar Perancis. Mereka kemudian menjadi emigran dan tidak berani kembali ke Perancis.

Sementara itu, para penggerak Revolusi membentuk pemerintahan Revolusi dan melakukan beberapa tindakan sebagai penguasa baru di Perancis. Lafayette membentuk garde nationale (pasukan keamanan). Anggota Dewan Konstitusi Nasional membentuk Majelis Konstituante yang kemudian menyusun Konstitusi Perancis. Konstitusi ini berhasil dibuat pada tahun 1791 dan ditandatangani oleh Seiyes, Mirebeau, dan Lafayette. Pemerintahan legislatif juga menghapuskan hak-hak istimewa golongan bangsawan dan golongan gereja. Hak-hak milik mereka yang tersisa dari rampasan rakyat disita. Seluruh gelar kebangsawanan juga dihapuskan dan diganti dengan gelar baru yang lebih memperhatikan hak persamaan, demokrasi, dan persaudaraan.

Pemerintah juga mengumumkan pernyataan hak-hak manusia dan warga yang telah disepakati tanggal 26 Agustus 1789 oleh Dewan Nasional. Pernyataan tersebut didasarkan pada semboyan Revolusi Perancis, yaitu liberte, egalite, dan fraternite. Untuk mengabadikan pernyataan tersebut digunakan bendera nasional yang berwarna merah, biru, dan putih (vertikal) dan lagu kebangsaan Marseillaise. Sejak saat itu pula Perancis memperingati hari Nasionalnya, yaitu setiap 14 Juli.

Raja Louisnya dan istrinya berusaha melarikan diri ketika Revolusi terjadi dengan bantuan pasukan Austria. Namun pada tahun 1792, anggota-anggota kerajaan berhasil ditangkap. Pada tahun tersebut juga, Dewan legislatif membuat dua keputusan penting, yaitu menghapuskan bentuk pemerintahan kerjaan dan mengubah Perancis menjadi Republik serta menjatuhkan hukuman mati dengan guillotin terhadap Louis XVI, Maria Antoinette, dan para bangsawan istana lainnya yang tertangkap. Eksekusi terhadap 2000 orang dilakukan pada September 1792.

Perebutan kekuasaan dialami Perancis pasca revolusi. Sistem pemerintahan silih berganti dan saling tumbang menumbangkan. Setelah menjadi Republik, Perancis dipimpin oleh Robespiere, namun huru hara terus saja berlanjut. Tahun 1793 - 1794 terbentuk pemerintahan teror yang dipimpin oleh Marat, Danton dan Robespiere. Golongan borjuis akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Robespiere pada tahun 1795, mereka kemudian membentuk pemerintahan Direktorat yang dijalankan oleh 5 direktur, yaitu Barra, Mouli, Gobier, Roger Ducas, dan Seiyes yang berkuasa sampai dengan 1799. Kehilangan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Direktorat memberi kesempatan kepada Napoleon Bonaparte untuk mengambil alih pemerintahan. Pada awalnya ia membentuk pemerintahan Konsulat (1799) yang beranggotakan dirinya sendiri bersama Seiyes dan Roger Ducas. Perbedaan pendapat diantara ketiga konsul tersebut menyebabkan kedua anggota lainnya pada akhirnya mengundurkan diri darijabatan. Sejak itu Napoleon Bonaparte kemudian mengambil alih seluruh kekuasaan dan menobatkan diri menjadi Kaisar Perancis pada tahun 1804. Penobatan tersebut dimintakan pengukuhannya kepada Paus Pius VII.

Selama masa kekaisaran Napoleon Bonaparte, Perancis kembali menjadi sebuah negara yang terkenal. Napoleon menjalankan pemerintahan dengan sistem militer. Sumbangan Napoleon Bonaparte bagi Perancis dan dunia juga sangat besar. Bagi Perancis, semasa kekuasaannya ia berusaha membentuk pemerintahan yang stabil dan kuat. Napoleon juga mengeluarkan 3 undang-undang pending, yaitu code civil, code penal, dan code commerce. Pengembangan politik ke luar negeri dilakukan dengan cara membentuk Perancis menjadi negara yang jaya di Eropa. Ia juga berusaha membentuk federasi Eropa di bawah kekuasaan Perancis. Cita-cita Napoleon Bonaparte menimbulkan reaksi keras dari rakyat Eropa. Koalisi bangsa-bangsa Eropa pada akhirnya berhasil menangkap dan mengasingkan Napoleon Bonaparte ke Elba pada tahun 1814.Semangat dan cita-citanya yang besar membawa ia melarikan diri dan berhasil kembali ke Perancis. Pada tahun 1815 ia kembali ditangkap dan kali ini ia diasingkan ke Pulau Saint Helena.

Setelah keruntuhan kekaisaran Napoleon Bonaparte, Perancis kembali masuk ke dalam era kegelapan. Absolutisme kembali berkembang di bawah pemerintahan Raja Louis XVIII (1815 - 1824) dan dilanjutkan oleh Karel X (1824 - 1830). Pada tahun 1830 revolusi kembali terjadi di Perancis dan sejak saat itu sampai dengan tahun 1848 terjadi vacuum of Power. Pada tahun 1848, rakyat akhirnya menyelenggarakan pemilu dan mengangkat Louis Napoleon (Napoleon IV) sebagai pemimpin negara republik. Kekuasaan dan ambisi kembali mengantarkan Napoleon IV mengakat diri menjadi Kaisar pada tahun 1861. Pada tahun 1872, Napoleon IV berhasil diturunkan dari tahtanya dan oleh rakyat disepakati untuk mengesahkan pemerintahan Republik yang bertahan hingga masa sekarang.

Revolusi Perancis memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dunia. Semboyan dan asas-asas yang diperjuangkan selama revolusi memberikan sumbangan besar bagi pembentukan Piagam Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB 10 desember 1948. Meskipun sedikit berbeda dengan Glorious Revolution di Inggris yang menghasilkan Bill of Right. Perancis juga berhasil membentuk pernyataan hak-hak kemanusian melalui Revolusi. Piagam yang disepakati pada tanggal 27 Agustus 1789 tersebut antara lain berisikan pernyataan bahwa: (1) manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak-hak yang sama; (2) hak-hak itu adalah kemerdekaan, hak milik, hak perlindungan diri, dan hak untuk menentang penindasan; (3) rakyat adalah sumber dari segala kedaulatan.

Perancis pernah menjajah Belanda dan selama proses tersebut Belanda berkuasa pula di Indonesia. Tindakan dan kebijaksanaan politik Perancis turut masuk ke Indonesia melalui Belanda. Pengaruh Revolusi Perancis terhadap Indonesia antara lain: (1) dihapuiskannya sistem tanam paksa atas desakan kaum liberal; (2) ditanamkannya modal swasta asing di Indonesia, terutama di perkebunan; (3) pembangunan sarana dan prasarana produksi untuk memperlancar pengolahan hasil bumi; (4) menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman perkebunan.

Tindakan penjajahan Belanda dan praktek liberalisme di satu sisi memang menimbulkan penindasan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Namun liberalisme dan keterbukaan sekaligus membuka kesempatan kepada sebagian rakyat Indonesia untuk memperoleh pencerdasan dan pelajaran berharga. Indonesia memperoleh pengetahuan baru dan sekaligus mendapatkan semangat untuk menggalang persatuan yang pada akhirnya mendorong terjadinya pergerakan nasional. Pergerakan nasional inilah yang selanjutnya mengantarkan Indonesia mencapai kemerdekaan dari Belanda dan penjajah asing lainnya.

PERKEMBANGAN EROPA & PENJAJAHAN DI INDONESIA

GERAKAN MERKANTILISME

Pada abad ke-16 dan ke-17 banyak negara Eropa yang telah berhasil menemukan bentuk dan identitasnya serta telah menjadi negara nasional. Kuat atau tidaknya posisi mereka di dalam negeri banyak ditemukan oleh masalah-masalah luar negeri.

Sementara itu, semua pemecahan permasalahan di dalam negeri memerlukan biaya yang cukup besar.

Pada abad-abad ini kegiatan perdagangan yang semula berada di Laut Tengah berpindah ke lautan yang lebih luas yaitu Samudera Atlantik. Dalam kegiatan perdagangan ini bangsa Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis berhasil mendapatkan keuntungan dari pusat-pusat perdagangan yang sangat strategis dari daerah kekuasaannya. Raja-raja penganut merkantilisme itu di antaranya: Karel V dari Spanyol, Elizabeth dari Inggris, Prins Maurits yang pada waktu itu menjadi wali negara di negara Belanda, Louis XIV dari Perancis. Kekayaan akan logam mulia mengalir ke Eropa terutama melalui negara Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris.

Merkantilisme merupakan cara untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam pertumbuhan kapitalisme pada awal zaman modern di Eropa.

Poros  Berlin-Roma-Tokyo

Poros Berlin – Roma – Tokyo ditandai dengan semangat Chauvinisme, yaitu ajaran yang dikatakan oleh Bierte Chauvin dari Perancis. Ajaran ini mengatakan bahwa bangsa yang ditakdirkan lebih unggul dari bangsa-bangsa lain berhak untuk menguasai bangsa-bangsa lain. 

Sekalipun Jerman sering dijuluki "negara imperialis yang kesiangan", namun ia dapat menguasai beberapa daerah jajahan antara lain ….

(1)        Togo

(2)        Kamerun

(3)        Nabibia Afrika Barat Daya

REFORMASI  GEREJA

a. Ajaran Martin Luther

Pada tahun 1517 Martin Luther membuat 95 dalil yang menentang ajaran Kristen Katolik. Ia mengajarkan bahwa Gereja itu merupakan kumpulan orang-orang yang percaya (pemeluk agama Nasrani) dan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Maka dari itu, kepala Gereja seperti Paus tidak diperlukan lagi.

Karena ajaran Martin Luther bertentangan dengan ajaran Katolik, maka atas desakan Paus, Kaisar Charles V mengundang Martin Luther datang di Reigchstag di Worms (1520), untuk melepaskan ajaran-ajaran yang dianggap keliru oleh Gereja Katolik. Ia menerangkan bahwa jika ajarannya itu bertentangan dengan Injil, ia sanggup untuk melepaskannya. Tetapi karena tidak ada yang dapat membantahnya, maka Martin Luther menyatakan melepaskan hubungannya dengan kekuasaan Gereja. Martin Luther sebenarnya telah melepas hubungannya dengan kekuasaan Gereja sebelum terjadinya peristiwa Worms, yaitu ketika Martin Luther membakar surat kutukan Paus.

Walaupun ajaran Martin Luther dianggap keliru oleh Reigchstag, akan tetapi dengan hati yang tabah ia tetap memegang dalil-dalilnya. Sejak itu ia dianggap musuh negara (siapapun juga boleh membunuhnya). Ketika Martin Luther kembali, ia dibawa oleh Friedrich (raja Sachsen) dan diberi perlindungan di kota Wartburg. Ditempat ini Martin Luther menterjemahkan kitab injil dari bahasa Latin kedalam bahasa Jerman. Hal ini menimbulkan dua akibat yang penting, yaitu: pertama, sejak itu bahasa dan kesusasteraan Jerman tedorong untuk berkembang. Kedua,Injil dapat dibaca dan diselidiki oleh tiap-tiap orang,sehingga mereka dapat mempunyai pandangan tersendiri terhadap ajaran Kristen. Untuk selanjutnya Martin Luther membentuk agama Protestan.

Sifat umum agama Protestan adalah memperbolehkan siapapun mempelajari dan menyelidiki Injil, serta menempatkan manusia langsung dihadapan Tuhan. Pemeluk agama Protestan ini juga sangat mementingkan perseorangan dan kemerdekaan dalam hidup dan berpikir. Kemerdekaan berpikir biasanya akan menimbulkan pemberontakan terhadap penguasa dan apabila tidak mampu memberontak maka mereka pindah ke tempat lain agar dapat hidup dan berpikir secara leluasa dan merdeka, seperti perpindahan bangsa Inggris ke Amerika Utara.

Dengan demikian, pembaharuan agama Kristen dipelopori oleh Martin Luther ini sering disebut dengan istilah Reformasi Gereja.

b. Ajaran Calvin

 John Calvin adalah seorang ahli hukum yang lahir di Noyon, Perancis pada tahun 1509. Calvin mengajarkan bahwa gereja dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan duniawi.

c. Agama Anglican di Inggris

Pada mulanya raja-raja Inggris memeluk agama Katolik. Ketika Raja Henry VIII Tudor berselisih dengan Paus, karena Paus tidak mau memberi izin Raja Henry VIII untuk bercerai dengan permaisurinya, maka Raja Henry VIII melepaskan hubungan gereja Inggris dengan Roma. Sejak itu antara Gereja Inggris dengan Roma sudah tidak punya hubungan lagi. Oleh karenanya, yang menjadi kepala agama bukan lagi Paus, melainkan raja Inggris dan agamanya disebut Anglican.

Para reformator lainnya sebagai pendahulu dari Martin Luthe dan Jean Calvin diantaranya Jan Hus dari Bohmia, John Wycliffe dari Inggris (abad ke-14), Peter Waldo dari Perancis (abad ke-12). Ketiga tokoh reformator ini dianggap pelopor Protestan pertama

d. Gerakan Kontra reformasi (counter Reformation)

Salah satu implikasi dari gerakan kontra Reformasi tertuang dalam bentuk seni barok. Kata barok berasal dari bahasa Italia yaitu barocco, artinya mutiara yang tidak rata bentuknya. Seni barok ini muncul pertama kalinya pada zaman Renaissance. Seni barok ini berkembang pesat di Italia, Spanyol, Jerman, dan Polandia. Muncul pula pelukis-pelukis terkenal pada masa ini seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo.

Untuk dapat mengatasi keadaan seperti itu diselenggarakan perjanjian perdamaian agama di Augsburg (1555). Pada tahun 1618 pecah perang agama yang berlangsung selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 1648. Kemenangan berada dipihak Protestan dan selanjutnya diadakan lagi perjanjian perdamaian agama di Westphalen.

REVOLUSI INDUSTRI

eralatan yang digunakan memakai sistem bari berjalan atau running the belt dan dijalankan secara mekanis (mesin-mesin).Selain itu juga didukung oleh modal yang besar dan tenaga buruh yang murah serta daerah pemasaran yang luas.   
                                              

a. Kehidupan Sosial Ekonomi Eropa Pada Masa Pra Revolusi Industri

Karena perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam, maka kesempatan bagi para pedagang Non-Islam untuk melakukan aktivitasnya menjadi terhambat.

Namun akibat meletusnya Perang Salib (1096-1291) kontak antara Eropa dengan dunia Timur (Timur Tengah dan Asia lainnya) mulai hidup kembali. Keadaan ini bertambah ramai dengan munculnya kota-kota dagang, seperti Genoa, Florence, Venesia, dan lain-lain yang menjadi pusat-pusat perdagangan di daerah Eropa bagian selatan.

Sekitar tahun 1200, home industry semakin cepat berkembang dan bahkan mereka membentuk kelompok-kelompok dalam bentuk gilda (suatu persekutuan dari pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan dari pemerintah tentang kebebasan di dalam berusaha).

Pada sekitar tahun 1350 di Eropa mulai berkembang perserikatan kota-kota dagang yang disebut dengan hansa.

Sejak abad ke-14, Inggris di bawah perlindungan Raja Edward III mulai membangun industri-industri laken (sejenis kain wol).

b. Revolusi Industri di Inggris

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris sangat maju karena didukung oleh faktor keamanan dan politik Inggris. Faktor penentu lain adalah penemuan yang dilakukan oleh Abraham Darby (seorang insinyur berkebangsaan Inggris) yang berhasil menggunakan batu bara (coke) untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Juga penemuan mesin uap oleh James Watt (insinyur berkebangsaan Skotlandia) pada tahun 1763.

c. Para Penemu dan Hasil Temuannya

Penemuan besar yang merupakan awal peradaban modern menonjol pada mesin tenun dan kain. Isaac Merrit Singer dari Amerika Serikat berhasil memperbaiki sebuah mesin jahit rusak dan membuat model yang lebih baik. Ia kemudian mendirikan sebuah industri yang bernama I.M Singer and Company. Dalam tahun 1860, perusahaan ini merupakan mesin jahit terbesar di dunia. Penemuan besar lainnya adalah penemuan mesin cetak. Blaise Pascal (seorang filsuf dan ahli matematika berkebangsaan Perancis) menemukan mesin hitung pada tahun 1642. James Watt adalah Bapak Revolusi Industri. Modernisasi kehidupan mendapat arah baru ketika pada tahun 1796 ia memperkenalkan mesin uapnya yang menggunakan kondensor. George Stephenson membuat lokomotif yang pertama kali dikendarai pada jalur yang menghubungkan Liverpool ke Manchester pada tahun 1830. Lokomotif ciptaannya diberi nama Rocket. Ia adalah pelopor dan organisator perusahaan kereta api penumpang.

Nicholas Joseph Cugnot (Perancis) dan Gottlieb Daimler (Jerman) berhasil memperkenalkan mobil yang digerakan dengan tenaga uap. Kemudian Henry Ford dari Amerika Serikat membangun pabrik mobil di Detroit pada tahun 1876. Perusahaan itu diberi nama Ford Motor Company.

Penemuan-penemuan di atas didukung pula oleh penemuan para pakar di bidang kimia. Di antaranya adalah Charles Goodyear dari Amerika Serikat yang menemukan cara memvulkanisir karet campuran dengan belerang, agar karet menjadi keras.

d. Akibat Revolusi Industri

Revolusi Industri membawa akibat yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti:

• Munculnya industri secara besar-besaran.
• Timbulnya golongan borjuis dan golongan buruh. Pertentangan antara kedua golongan tersebut menimbulkan sosialisme dan kemudian komunisme.
• Terjadinya urbanisasi, di mana penduduk daerah pertanian berduyun-duyun pindah ke kota-kota industri untuk bekerja sebagai buruh perusahaan sehingga lahan pertanian menjadi kosong, sedangkan daerah industri sangat padat pendudukannya.
• Timbulnya kapitalisme modern. Kapitalisme adalah susunan ekonomi yang berpusat pada keberuntungan perseorangan, di mana uang memegang peranan yang sangat penting.

Kapitalisme Modern (Modern Capitalism)

Di dalam kapitalisme modern ini, si kapitalis merupakan produsen (pembuat barang-barang), pedagang dan pembagi barang-barang (distributor). Sebagai produsen ia membutuhkan bahan mentah untuk kebutuhan industri, serta sebagai pedagang atau pembagi barang-barang hasil produksi industri ia membutuhkan pasar. Untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan itu ia mempengaruhi politik negaranya supaya mendapat tanah-tanah jajahan yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan bahan mentah dan pasar barang industri. Oleh karena itu, akhirnya apa yang disebut dengan kapitalisme modern terjadi.

Imperialisme Kuno (Ancient Imperialism)

Dalam pelaksanaan imperialisme kuno, negara penjajah mencari tanah jajahan karena terdorong oleh gold (kekayaan berupa logam mulia, emas dan perak), gospel (penyebaran agama yang dianutnya) dan glory (mendapatkan kejayaan negeri induknya). Mereka menduduki suatu wilayah sebagai daerah jajahan untuk menyebarkan agama, mencari kekayaan dan sekaligus menambah kejayaan negeri induk. Sehingga gold, gospel dan glory merupakan inti dari imperialisme kuno.

Imperialisme Modern (Modern Imperialism)

Negara penjajah mencari tanah jajahan karena terdorong oleh kepentingan ekonomi dan juga untuk memenuhi kebutuhan industri yaitu sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran bagi barng-barang hasil industrinya, sehingga ekonomi merupakan inti dari imperialisme modern.

e. Revolusi Sosial di Inggris

Kenyataan tentang kaum buruh dan rakyat gembel yang tercantum dalam laporan terbukti melebihi apa yang digambarkan oleh penulis itu, sehingga pemerintah terpaksa bertindak tegas walaupun ditentang oleh kaum majikan atas dasar laissez faire.

Keadaan rakyat gembel di Inggris sangat menyedihkan. Mereka berjejal-jejal di tempat-tempat yang kotor atau berkeliaran mengganggu keamanan. Kejahatan semakin merajalela dan memuncak menjadi Carnaval of Crime (pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh kalangan buruh atau pengangguran, sebagai akibat kesulitan mendapat biaya hidup).

Kekalahan Napoleon tahun 1815, berarti pula dihapusnya Continental Stelsel. Dengan  adanya Combination Laws tahun 1824, maka hampir di seluruh kota-kota industri di Inggris timbul serikat sekerja (Trade Union) yang bertindak sangat agresif, namun kurang paham terhadap pentingnya berorganisasi, sehingga akhirnya merugikan diri sendiri. Gerakan Chartisme (1848) juga mengalami kegagalan, karena lebih mementingkan agitasi daripada organisasi. Akhirnya Trade Unionism maju dengan pesat dan berkembang menjadi suatu kekuasaan yang dapat mengimbangi kekuasaan kapitalis.

f. Industrialisasi dan Imperialisme

Dalam memenuhi kebutuhan industrinya, setiap negara imperialisme selalu ingin mendapatkan daerah-daerah jajahan yang diinginkan untuk:

a.  tempat pemasaran hasil industrinya
b.  tempat pengambilan bahan mentah atau bahan baku
c.  tempat penanaman modal lebih.

Perkembangan politik imperialisme Inggris mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Victoria (1837-1901) yang didampingi oleh menteri-menteri utama seperti William Ewart Gladstone, Palmerstone, Benjamin Disraeli, Joseph Chamberlaine, Cecil John Rhodes. Atas jasa dari Disraeli, Inggris pada tahun 1875 berhasil menguasai Terusan Suez dan tahun 1876 Ratu Victoria dinobatkan menjadi Maharani India (The Empires of India).

Perjanjian Konstantinopel tahun 1887 diantaranya :

1. Terusan Suez harus tetap terbuka untuk semua jenis kapal dagang negara manapun baik dalam keadaan perang maupun damai
2. Dilarang mengadakan blokade atau serangan kepada Terusan Suez

REVOLUSI  PERANCIS

a. Keadaan Eropa sebelum Revolusi Perancis

Salah satu ajaran yang berpengaruh di Eropa sebelum Revolusi Perancis adalah ajaran Niccolo Machiavelli. Ajarannya mendukung kekuasaan raja secara mutlak. Ia menulis dalam bukunya yang berjudul II Principe (atau The Prince artinya Sang Raja). Dalam bukunya digambarkan tentang kekuasaan seorang raja yang absolut dengan kekuasaan tak terbatas terhadap suatu negara, termasuk harta dan rakyat yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Ajaran Machiavelli berkembang di Eropa sekitar abad ke-17 dan dianut oleh raja-raja dari Eropa seperti Raja Frederick II, Tsar Peter Agung, Kaisar Joseph II, Raja Charles I dan juga raja-raja Louis dari Perancis.

Raja Frederick II (1740-1786) dari Prusia

Di dalam usaha untuk membina kekuasaan yang tak terbatas, Raja Frederick II memajukan dan memperkuat sebuah Kerajaan Prusia agar menjadi sebuah kerajaan terkuat di Jerman. Politik Bismarck adalah Darah dan Besi (Druch Blut und Eisen), yaitu berusaha untuk memajukan negaranya dengan cara membangun industri secara besar-besaran dan juga diimbangi dengan pembangunan angkatan perang yang kuat.

Tsar Peter Yang Agung (1689-1727) dari Rusia

Dengan kekuasaan penuh di tangannya, Tsar Peter Yang Agung berusaha untuk memajukan Kerajaan Rusia melalui beberapa cara, di antaranya mendatangkan teknisi-teknisi dari beberapa negara untuk membangun industri-industri di Rusia seperti: industri kapal, senjata, dan membangun armada-armada dalam usaha untuk memperkuat negaranya. Politik Tsar Peter Yang Agung yang terkenal adalah Politik Air Hangat. Politik Air Hangat adalah politik untuk mencari pelabuhan-pelabuhan yang tidak membeku pada musim dingin. Dengan politik air hangat ini Tsar Peter membangun kota baru di laut Baltik yang diberi nama ST. Petersburg. Kemudian kota ini dijadika sebagai ibu kota kerajaan Rusia, dan setelah revolusi Rusia tahun 1917 kota ini diubah namanya menjadi Leningrad.

Raja Charles I (1625 – 1649) dari Inggris

Raja Charles I ingin membentuk kekuasan absolut di negerinya, tetapi usaha raja ini mendapat tantangan hebat dari parlemen di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Akhirnya inggris diubah menjadi Republik dengan Cromwell sebagai kepala negaranya dan bergelar Lord Protector. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Cromwell adalah sebagai berikut :

a.  Raja Charles I dihukum mati.

b.  Inggris diubah menjadi Republik (1649-1660)

c.  Mengangkat dirinya sebagai kepala negara.

Dalam perkembangan selanjutnya kekuasaan parlemen semakin bertambah kuat dan pada tahun 1689 parlemen berhasil memaksa Ratu Merry untuk menandatangani piagam Bill of Right (Piagam Hak Azasi). Peristiwa Bill of Right ini merupakan suatu perubahan yang sangat besar dan mendasar tanpa pertumpahan darah dengan  hasil yang gemilang, sehingga sering disebut dengan Glorious Revolution (revolusi yang maha agung).

b. Absolutisme di Perancis

Di dalam bidang ekonomi, Menteri Jean Baptiste Colbert (1622-1683) sangat besar jasanya dalam melaksanakan politik ekonomi Merkantilisme. Sehingga pada masanya sering disebut dengan masa Colbertisme. Semua kewajiban perdagangan dan perekonomian diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Pada masa kekuasaan Raja Louis XIV (1643-1715) kekuasaan absolutisme Perancis mencapai puncak kejayaannya. Terbukti dengan beberapa langkah yang ditempuh oleh Raja Louis XIV dalam masa pemerintahannya, diantaranya :

1. Mematahkan benteng-benteng kaum Calvinist yang merupakan negara-negara kecil di dalam lingkungan kerajaan Perancis.
2. Menghapuskan kekuasaan kaum bangsawan feodal dan raja-raja vasal, sehingga mereka tinggal menjadi tuan-tuan tanah.
3. Fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat dihapuskan pada pemerintaha Raja Louis XIV.

Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis XIV adalah sebagai berikut :

1. Memerintah tanpa undang-undang

2. Memerintah tanpa dewan legislatif

3. Memerintah tanpa kepastian hukum

4. Memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti

5. Memerintah tanpa dibatasai oleh kekuasaan apapun.

Raja Louis XIV terkenal dengan ucapannya "L'etat c'est moi" (negara adalah saya) yang merupakan suatu semboyan abadi yang melukiskan bagaimana seorang raja absolut paling berhasil dikawasan eropa pada masa itu.

Masyarakat kota merupakan penentang utama terhadap sikap dan pemerintahan Raja Louis XIV.

Golongan ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi azas persamaan

2. Menjunjung tinggi kebebasan

3. Penggunaan akal fikiran yang sehat dan serba perhitungan

4. Kehidupan warga masyarakat kota yang bersifat liberalisme.

Akhirnya, Amerika Serikat berhasil memperoleh kemerdekaannya tanggal 4 juli 1776, dimana dalam perang itu Perancis memberikan bantuan kepada Amerika. Bantuan itu berupa pasukan sukarelawan dibawah pimpinan Jendral Marquis de Lavayette, sehingga sekembalinya di Perancis Ia menyebarkan semangat dan cita-cita kemerdekaan, kebebasan dan persamaan.

Tokoh-tokoh pembaharuan  yang menentang kekuasaan absolutisme raja-raja Louis diantaranya :

1. John Locke (1632-1704) seorang filsuf  Inggris yang menganjurkan adanya undang-undang (konstitusi) dalam suatu kerajaan dan  berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak sejak lahir seperti hak kemerdekaan, hak memilih, hak untuk memiliki dan sebagainya.
2. Montesquieu (1689-1755) Seorang filsuf berkebangsaan Perancis dalam bukunya L'Esprit des Lois (1748) (The Spirit of The Law) menyatakan bahwa suatu negara yang ideal adalah yang kekuasaannya dibagi atas tiga kekuasaan yaitu:

• Legislatif (pembuat Undang-Undang)
• Eksekutif (pelaksana Undang-Undang)
• Yudikatif (mengadili setiap pelanggar undang-undang)

Ketiga hal diatas sering disebut dengan Trias Politica

3. Jean  jacques  Rousseau (1712-1778)

Seorang filsuf Perancis dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat), mengatakan bahwa manusia sejak lahir adalah sama dan merdeka. Oleh karena itu ian menganjurkan sistem pemerintahan demokrasi atau kedaulatan rakyat dengan semboyan " dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat"

c. Sebab-sebab Revolusi Perancis dan Perkembangannya

Sebab khusus terjadinya revolusi Perancis adalah karena masalah penghamburan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri raja Louis XVI yakni Marie Antoinette beserta putri-putri istana lainnya. Klimak dari situasi tersebut adalah serangan terhadap penjara Bastille tanggal 14 juli 1789. Penjara ini merupakan lambang kekuasaan dan kesewenangan raja-raja Louis.

Semboyan revolusi perancis adalah Liberte (liberty = kebebasan), Egalite (Equality = persamaan), Fraternite (Fraternity = persaudaraan). Lagu kebangsaan perancis adalah La marseillaise dan tanggal 14 juli diperingati sebagai hari nasional Perancis.

Kerajaan Perancis diubah menjadi sebuah republik dan diperintah oleh pemerintahan Terror atau Reign of Terror (suatu sistem pemerintahan dengan cara-cara diktator).

Pada tahun 1795. Untuk menggantikan sistem pemerintahan Terror itu dibentuk sistem pemerintahan Directorie (1795-1799), tetapi tidak berhasil mengatasi kekacauan-kekacauan yang terjadi di Perancis.

Keadaan seperti ini memberikan kepada seorang Jenderal muda yang bernama Napoleon Bonaparte untuk menyelamatkan negara Perancis dari kekacauan pergolakan dan peperangan. Keberhasilan ini membawa namanya terkenal dan mendapat kepercayaan dari rakyat Perancis untuk menjadi pemimpin, sehingga rakyat Perancis mengangkatnya menjadi seorang konsul pada Republik Perancis pada tahun 1799.

d. Akibat  Revolusi Perancis

Bidang Ekonomi

• timbulnya  industri-industri di Eropa
• kehidupan perdagangan beralih dari pantai ke pedalaman
• Inggris Kehilangan pasar di Eropa, karena Perancis menjalankan politik kontinental

LATAR BELAKANG MASUKNYA BANGSA EROPA KE INDONESIA

a. Penjelajahan Bangsa Portugis

Setelah perjanjian Thordesillas (1492) pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartholomeus Diaz mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan dunia Timur (pusat rempah-rempah). Namun pelayarannya Bartholomeus Diaz hanya sampai di ujung Afrika Selatan (1496). Hal ini disebabkan oleh besarnya gelombang ombak Samudera Hindia, sehingga kapal-kapal yang dibawa oleh Bartholomeus Diaz tidak berhasil melewatinya. Oleh Bartholomeus Diaz tanjung itu dinamakan Tanjung Pengharapan (Cape og Good Hope atau Tanjung Harapan sekarang).

Pada tahun 1498, raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta (India) pada tahun 1498. Kemudian pada tahun 1511 dari India bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso d'Alburquerque, mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Pada tahun 1511 itu juga Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian Portugis tiba di Ternate (Maluku) tahun 1512.

Untuk menyelesaikan pertikaian kedua bangsa kulit putih itu, paus turun tangan dan pada tahun 1512 dilakukan Perjanjian Saragossa (Zaragoza). Isi perjanjian itu antara lain:

1. Bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis.

2. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Mexico ke arah Barat sampai ke kepulauan Filipina dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazillia ke arah timur sampai ke kepulauan Maluku.

b. Kedatangan Bangsa Belanda di Indonesia

Bangsa Belanda memulai pelayarannya, pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pedagang bangsa Belanda tiba Banten (Indonesia). Dari bandar Banten pelaut Belanda melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak.

Untuk mengatasi persaingan antara para pedagang Belanda itu sendiri, pemerintah membentuk badan usaha atau kongsi dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC berdiri tahun 1602 yang juga lebih sering disebut oleh bangsa Indonesia dengan sebutan Kompeni Belanda.

c. Kedatangan Bangsa Inggris di Indonesia

Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di India timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yakni East India Company (EIC) pada tahun 1600, dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuatan EIC adalah Kalkuta (India), dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara.

Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffes telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia.

Berdasarkan perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816 Inggris melaksanakan kewajibannya itu.

PERKEMBANGAN KEKUASAAN BANGSA EROPA

a. Kekuasaan Bangsa Portugis di Indonesia

Untuk dapat menguasai dan memonopoli perdagangan di Asia Selatan bangsa Portugis melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1)  Memperluas kekuasaannya ke arah barat dengan menghancurkan armada laut Turki, sehingga bangsa Portugis dapat mengawasi perdagangan dan pelayaran di laut antara Asia dengan Eropa. Bahkan bangsa Portugis dapat memaksa para pedagang untuk berlayar dari bandar perdagangan Goa (India) menuju ke Afrika Selatan dan selanjutnya sampai di bandar Lisboa, yaitu pusat perdagangan di Eropa dan ibu kota Portugis.

2)  Memperluas kekuasaannya ke arah timur dengan menguasai Malaka, sehingga dapat menghentikan dan menguasai aktivitas perdagangan langsung yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Cina, India maupun Indonesia.

Pada tahun 1511, Malaka berhasil direbut oleh bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Sejak peristiwa itu, kekuasaan Kerajaan Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Tindakan-tindakan bangsa Portugis yang semakin sewenang-wenang dan bertindak kejam terhadap rakyat dapat menimbulkan terjadinya pertentangan antara rakyat Maluku dengan bangsa Portugis. Pertentangan ini semakin memuncak setelah bangsa Portugis membunuh Sultan Hairun dari kerajaan Ternate. Rakyat Ternate angkat senjata di bawah pimpinan putranya yang bernama Baab Ullah dan akhirnya tahun 1575 bangsa Portugis terusir dari daerah Maluku.

Zaman kekuasaan kolonial Portugis yang berlangsung dari tahun 1511 sampai tahun 1641 di wilayah Indonesia meninggalkan bekas-bekasnya di dalam kebudayaan Indonesia.

b. Kekuasaan VOC (Kompeni Belanda) di Indonesia

Pada tahun 1602 pedagang-pedagang Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang disebut Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Pembentukan VOC dibantu oleh pemerintah Belanda di bawah Van Oldenbarneveldt. VOC diberi hak istimewa, sehingga menjadi sebuah badan yang berdaulat. Hak istimewa itu di antaranya:

1. hak monopoli untuk berdagang antara Amerika Selatan dengan Afrika,

2. hak memelihara angkatan perang, berperang, mendirikan benteng-benteng dan menjajah,

3. hak untuk mengangkat pegawai-pegawainya,

4. hak untuk memberi pengadilan,

5. hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri.

Sebaliknya VOC mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Pemerintah Belanda, yaitu:

1.  bertanggung jawab kepada Staten General (Badan Perwakilan),

2.  pada waktu perang harus membantu pemerintah Belanda dengan uang dan angkatan perang.

Pada tahun 1618 Jan Pieterzoon Coen dengan izin dari Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah benteng di kota Jayakarta. Ketika terjadi perselisihan antara Pangeran Jayakarta yang dibantu oleh Sultan Banten dengan orang-orang Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen, maka Belanda membakar kota Jayakarta. Namun pada tahun 1619, Jan Pieterzoon Coen mendirikan kota baru di atas kota yang dibakar tersebut dengan nama kota Batavia. Selanjutnya Jan Pieterzoon Coen menjadikan kota Batavia sebagai pusat perdagangan dan pusat kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Dalam menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia, Belanda melancarkan politik adu domba (devide et impera).

c. Indonesia di bawah Pemerintahan Kerajaan Belanda

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan utang yang dimilikinya berjumlah sangat besar. Hal ini juga diakibatkan oleh:

1.  persaingan dagang dari bnagsa Perancis dan Inggris,

2.  penduduk Indonesia, terutama Jawa telah menjadi miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC,

3.  perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC,

4. pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya terlalu kecil,

5. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untu memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura.

Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807, Republik Bataafsche dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte (adik dari Kaisar Napoleon).

d. Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811)

Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal atas wilayah Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan.

Untuk memperkuat angkatan perangnya, Daendels melatih orang-orang Indonesia, karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang belanda yang didatangkan dari negeri belanda. Pembangunan angkatan perangnya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik mesiu dan juga rumah sakit tentara.

Di samping itu, atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi, hingga selesainya pembuatan jalan itu. Untuk orang Belanda, pekerjaan menyelesaikan pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang, tetapi lain halnya dengan bangsa Indonesia, di mana setiap jengkal jalan itu merupakan peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang mati dalam pembuatan jalan tersebut.

Setelah pembuatan jalan selesai, Daendels memerintahkan pembuatan perahu-perahu kecil, karena perahu-perahu perang Belanda tidak mungkin dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia. Selanjutnya pembuatan pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu, Daendels merencanakan di daerah Banten Selatan. Pembuatan pelabuhan itu telah memakan ribuan korban jiwa orang Indonesia di Banten akibat dari penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa. Akhirnya pembuatan pelabuhan itu tidak selesai. Walaupun Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikannya, tetapi Sultan Banten menentangnya. Daendels menganggap jiwa rakyat Banten tidak ada harganya, sehingga hal ini mengakibatkan pecahnya perang antara Daendels dengan Kerajaan Banten.

Di samping itu, pembuatan pelabuhan di Merak juga mengalami kegagalan dan hanya usaha untuk memperluas pelabuhan di Surabaya yang cukup memuaskan.

Pada tahun 1810 Kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda dijadikan wilayah kekuasaan Perancis. Dengan demikian, wilayah jajahannya di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah jajahan Perancis. Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otokratis (otoriter), maka pada tahun 1811 ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansens.

e. Kekuasaan Inggris di Indonesia

Pada tahun 1811, tentara Inggris mengadakan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Sejak tahun 1811 itu juga wilayah Indonesia menjadi daerah jajahan East Indian Company (EIC), badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahan dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal.

Dengan bantuan orang-orang Indonesia yang pandai dan beberapa orang Belanda, Raffles berhasil mengetahui sejarah, kebudayaan, kesenian dan kesusasteraan Jawa. Buah karya Thomas Stamfor Raffles adalah sebuah buku yang berisikan sejarah Jawa yang berjudul History of Java.

Setelah Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig dan kemudian tertangkap, maka pada tahun 1814 melalui Konvensi London (Perjanjian London), Inggris mengembalikan semua daerah kekuasaan Belanda yang pernah dikuasai oleh Inggris.

f. Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah dilakukan perjanjian antara Inggris dengan Belanda pada Konvensi London (1814), daerah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Untuk mengurus pengembalian itu, dikirim komisi jenderal yang terdiri dari Van der Capellen, Elout, dan Buyskes (1816).

Tugas komisi jenderal itu sangat berat, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan perekonomian. Perbaikan ekonomi ini bertujuan agar dapat mengembalikan utang-utang Belanda yang cukup besar akibat perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi Napoleon maupun perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia.

Untuk menghadapi pertentangan yang kuat dari bangsa Indonesia, Belanda menindasnya dengan jalan perang kolonial dan politik devide et impera yaitu memecah belah bangsa Indonesia. Sehingga terjadinya permusuhan antara kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia.

g. Kekuasaan Bangsa  Jerman

Sekalipun Jerman sering dijuluki "negara imperialis yang kesiangan", namun ia dapat menguasai beberapa daerah jajahan antara lain:

(1)   Togo

(2)    Kamerun

(3)    Afrika Barat Daya

(4)    Nigeria

PERLAWANAN RAKYAT MENENTANG PENJAJAHAN

PERIODE SEBELUM TAHUN 1800

Bangkitnya rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Baab Ullah menentang Portugis disebabkan karena tindakan bangsa Portugis yang sudah melampaui batas. Terlebih lagi setelah "kaki tangan" bangsa Portugis menikam Sultan Hairun, ketika memasuki benteng untuk merayakan perjanjian perdamaian yang disepakatinya. Dengan tewasnya Sultan Hairun maka sejak tahun 1570 rakyat Ternate menghalangi aktivitas bangsa Portugis yang dijalankan dalam benteng. Tahun 1575 Sultan Baab Ullah menawarkan agar Portugis menyerah dan dijamin keselamatannya untuk meninggalkan Ternate. Di Ambon bangsa Portugis mendirikan benteng namun pada tahun 1605 Ambon direbut VOC. Portugis tergusur dan menetap di pulau Timor bagian timur sampai tahun 1976.

Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Akibatnya, aktivitas perdagangan para pedagang Islam di Selat Malaka terhenti dan para pedagang Islam mencari jalan sendiri untuk menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Islam di sebelah barat Indonesia.

Serangan Kerajaan Demak ke Malaka dipimpin oleh Dipati Unus (putera Raden Patah) merupakan bukti kecemasan terhadap Portugis. Armada Demak bersama-sama dengan Armada Aceh, Palembang, dan Bintan berusaha merebut kota Malaka. Namun dua kali serangannya yaitu tahun 1512 dan 1513 mengalami kegagalan.

Ketika Malaka dikuasai Portugis, di Sumatera bagian utara berdiri Kerajaan Aceh dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka, namun serangan itu mengalami kegagalan.

Sultan Agung, raja terbesar di Kerajaan Mataram, mempunyai cita-cita untuk menjadikan Pulau Jawa sebagai daerah kekuasaan yang berundang-undang di bawah panji Kerajaan Mataram. Untuk mencapai cita-citanya itu, Sultan Agung harus dapat mengusir VOC dari Batavia. Maka, pada tahun 1628, ia mengirim pasukannya untuk menyerang Batavia. Serangan pertama mengalami kegagalan, karena pasukan, logistik, dan persiapan Kerajaan Mataram belum begitu lengkap. Serangan kedua tahun 1629. Kerajaan Mataram telah mempersiapkan pasukan perangnya dan mendirikan lumbung-lumbung padi di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Kerajaan Mataram. Serangan kedua pun mengalami kegagalan karena lumbung-lumbung padi milik Kerajaan Mataram dibakar oleh "kaki tangan" Portugis. Dengan kegagalan yang kedua kalinya, Sultan Agung memerintahkan untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan yang berhadapan dengan Batavia dan melarang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan Batavia.

Untuk memperkuat kekuasaan dagangnya, Sultan Hasanuddin (Raja Makassar) menduduki Sumbawa, sehingga jalur pelayaran perdagangan dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin yang selalu membantu rakyat Maluku menyebabkan Belanda selalu kewalahan dalam menghadapi perlawanan tersebut. Peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan Belanda selalu terjadi baik di darat maupun di laut. Angkatan perang Belanda di bawah pimpinan Cornelius Speelman selalu dapat dihalau.

Untuk menghadapi Sultan Hasanuddin, Belanda minta bantuan Raja Bone yaitu Aru Palaka. Dengan bantuannya, Makassar jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bungaya (1667) yang isinya:

1)  Sultan Hasanuddin memberi kebebasan kepada VOC melaksanakan perdagangan dengan sebesar-besarnya.

2)  VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya Makassar.

3)  Wilayah Kerajaan Bone yang diserang dan diduduki zaman Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Aru Palaka dan diangkat menjadi Raja Bone.

PERIODE SETELAH TAHUN 1800

a. Perlawanan Rakyat Maluku

Sebagai seorang sultan di Kerajaan Tidore, Sultan Nuku berusaha untuk meringankan beban rakyat dari penindasan pihak Kolonial Belanda. Dalam usaha mengusir Belanda, Sultan Nuku berhasil membina angkatan perang dengan inti kekuatannya adalah armada terdiri 200 buah kapal perang dan 6000 orang pasukan. Perjuangan ditempuh oleh Sultan Nuku melalui kekuatan senjata maupun politik diplomasi. Siasat adu domba yang dilakukan Sultan Nuku terhadap Inggris dan Belanda membuat Sultan Nuku dapat membebaskan kota Soa Siu dari kekuasaan Belanda (20 Juni 1801). Selanjutnya Maluku Utara berhasil dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Nuku (Tidore).

Perlawanan yang dilakukan oleh Thomas Matulesi (lebih dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura) diawali dengan penyebaran terhadap benteng Belanda yang bernama benteng Duurstede di Saparua. Dengan kegigihan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura, akhirnya benteng Duurstede jatuh ke tangan rakyat Maluku.

Pada tanggal 16 Desember 1817 Kapitan Pattimura dan kawan seperjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Mereka gugur sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Dalam perlawanan ini dikenal pula seorang tokoh wanita Martha Christina Tiahahu.

b. Perang Padri

Pada mulanya gerakan Padri adalah suatu gerakan untuk memurnikan ajaran agama Islam di wilayah Sumatera Barat. Haji Miskin sebagai pelopor dari gerakan ini berusaha untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat wilayah itu. Tokoh-tokoh lainnya yaitu Tuanku Mesiangan, Tuanku Nan Renceh, Datuk Bandaharo. Malin Basa (yang kemudian dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol). Namun gerakan padri itu mendapat tantangan dari tokoh-tokoh Kaum Adat. Tidak ketinggalan seorang Pejuang wanita yang bernama  Rahmah El Yunusiah ikut berjuang

c. Perang Diponegoro

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Belanda menimbulkan rasa benci dari golongan-golongan rakyat banyak atau rakyat jelata. Walaupun keadaan sudah mulai panas namun golongan-golongan itu masih menunggu datangnya seorang Ratu Adil yang dapat memimpin mereka dalam menghadapi Belanda. Tokoh yang diharapkan itu adalah tokoh dari kalangan istana yang tampil ke depan untuk memimpin mereka, beliau adalah Pangeran Diponegoro.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Pangeran Diponegoro turun  tangan dan memimpin perlawanan terhadap Belanda. Alasan tersebut terdiri dari alasan khusus dan alasan umum. Sebab-sebab khususnya antara lain sebagai berikut.

• Kekuasaan raja Mataram semakin kecil dan kewibawaannya mulai merosot. Bersamaan dengan itu terjadi pemecahan wilayahnya menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegara, dan Paku Alaman.
• Kaum bangsawan merasa dikurangi penghasilannya, karena daerah-daerah yang dulu dibagi-bagikan kepada para bangsawan, kini diambil oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mengeluarkan maklumat yang isinya mengusahakan perekonomian sendiri, tanah milik kaum partikelir (swasta) harus dikembalikan kepada pemerintah belanda. Sudah tentu tindakan ini menimbulkan kegelisahan di antara para bangsawan, karena harus mengembalikan uang persekot yang telah mereka terima.
• Rakyat yang mempunyai beban seperti kerja rodi, pajak tanah dan sebagainya merasa tertindas. Begitu pula karena pemungutan beberapa pajak yang diborong oleh orang-orang Tianghoa dengan sifat memeras dan memperberat beban rakyat.

Sebab-sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Patih Danurejo IV (seorang "kaki tangan" Belanda) memerintahkan untuk memasang patok-patok di jalur itu. Pangeran Diponegoro memrintahkan untuk mencabutnya, namun patok-patok itu dipasang kembali, keadaan ini berlangsung berkali-kali. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok itu dengan tombak, yang menandakan kesiapan Pangeran Diponegoro untuk berperang melawan Belanda. Ketika pembicaraan antara Pangeran Diponegoro dengan Pangeran Mangkubumi berlangsung, Belanda tiba-tiba melakukan serangan.

Serangan itu merupakan awal mulanya Perang Diponegeoro. Pangeran Diponegoro bersama dengan Pangeran Mangkubumi berhasil meloloskan diri keluar kota dan memusatkan pasukannya di Selarong. Kemudian Pangeran Diponegoro menggempur kota Ngayogyakarta, sehingga Sultan Hamengkubuwono V yang masih kanak-kanak dibawa ke benteng Belanda. Pasukan Belanda berhasil menghalau pasukan Diponegoro. Kegagalan pasukan Diponegoro ini mendorong beliau mengalihkan peperangan di sekitar kota Ngayogyakarta dan salah satu pertempuran yang dahsyat terjadi di Plered.

Selain dibantu oleh Pangeran Mangkubumi dan beberapa bangsawan lainnya, Diponegoro juga dibantu oleh Sentot Ali Basa Prawiradirdja dan Kiai Mojo dari Surakarta. Kiai Mojo berhasil mengobarkan Perang Jihad di daerah Ngayogyakarta, Surakarta, Bagelen dan sekitarnya. Pasukan-pasukan Diponegoro diberi nama seperti Arkiyo, Turkiyo, dan lain-lain.

Pada tahun 1826 terjadi pertempuran di Ngalengkong. Pasukan Diponegoro mengalami kemenangan gemilang yang mengharumkan nama Pangeran Diponegoro. Peristiwa Ngalengkong ini merupakan puncak kemenangan dari pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Rakyat menobatkan Pangeran Diponegoro sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Herutjokro Amirulmukminin Saidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa. Penobatan ini berlangsung di daerah Dekso.

Dalam pertempuran di Gawok terjadi perselisihan antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo mengenai masalah pemerintahan dengan masalah keagamaan. Dalam perselisihan itu Pangeran Diponegoro berpendapat bahwa masalah pemerintahan dan keagamaan harus dipegang oleh satu tangan, karena kedua unsur itu dianggap saling membantu. Sedangkan menurut Kiai Mojo kedua masalah itu harus dipegang secara terpisah. Tampaknya perselisihan itu, juga tentang siasat perang, karena menolak usul perang terbuka dari Kiai Mojo.

Tahun 1829 merupakan saat yang sangat kritis bagi Pangeran Diponegoro. Satu persatu pengikutnya mulai meninggalkan dan memisahkan diri. Setelah Kiai Mojo memisahkan diri dari kelompok Pangeran Diponegoro, juga Sentot Ali Basa Prawiradirdja yang menginginkan perang terbuka dan menolak siasat perang gerilya.

Kolonel Cleerens berhasil mengadakan perundingan pendahuluan sekitar bulan Pebruari 1830. Perundingan selanjutnya diadakan di Magelang pada Maret 1830. Perundingan itu berhasil dilaksanakan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock. Dalam perundingan itu Pangeran Diponegoro mengajukan tuntutannya yaitu Pangeran Diponegoro menginginkan sebuah negara merdeka di bawah seorang sultan dan juga ingin menjadi amirulmukminin di seluruh tanah jawa serta sebagai kepala negara bagi masyarakat Islam.

Tuntutan itu tak dipenuhi oleh Belanda sehingga tawar menawar pun terjadi. Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Batavia, kemudian di Menado. Selanjutnya Pangeran Diponegoro ditawan di Makassar (Benteng Rotterdam). Pangeran Diponegoro meninggal di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855.

d. Perang Aceh

Sejak meninggalnya Sultan Iskandar Muda, keadaan Kerajaan Aceh semakin suram. Begitu pula kira-kira tahun 1630 keadaan semakin suram akibat adanya saingan-saingan dari imperialisme barat. Kerajaan Aceh yang mengalami masa jaya pada masa Sultan Iskandar Muda akhirnya terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa dan berdaulat. Sultan Aceh hanya berkuasa di daerah Kutaraja dan sekitarnya saja. Sultan hanyalah merupakan lambang Persatuan Aceh namun demikian Sultan berkuasa penuh atas hubungan dengan negara asing. Bangsa Belanda maupun Inggris mengakui kedudukan politik Aceh berdasarkan Treaty of London (1824).

Dengan perjanjian tersebut, putra-putra Aceh mengadakan perdagangan secara leluasa dengan bangsa manapun juga. Kebebasan Aceh yang besar ini tidak menguntungkan Belanda. Oleh karena itu Belanda menggeledah dan menangkap para pelaut Aceh. Sebagai balasannya, rakyat Aceh mengadakan sergapan-sergapan terhadap kapal-kapal Belanda.

            Dalam rangka memperkuat kedudukannya, Aceh mengadakan hubungan dengan Kesultanan Turki, namun demikian Turki pada saat itu memang sedang mengalami kemunduran. Kendati demikian, hubungan yang dijalin oleh Aceh dengan Turki tahun 1868 menggoncangkan pemerintahan Belanda. Terlebih lagi dengan terbukanya Terusan Suez tahun 1869, kedudukan Aceh makin bertambah penting, baik ditinjau dari strategi perang maupun dari dunia perdagangan yang dekat dengan Selat Malaka. Oleh karena itu, baik Inggris maupun Belanda takut kalau-kalau Aceh diduduki oleh salah satu bangsa barat lainnya.

Namun setelah terbukti bahwa Aceh mengadakan hubungan dan perundingan dengan Konsul Italia dan Amerika, maka Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian tahun 1872 tang dikenal dengan Traktat Sumatera, di mana Inggris memberikan kelonggaran kepada Belanda untuk bertindak terhadap Aceh dan sebaliknya Inggris boleh secara leluasa berdagang di Siak.

Ketika Aceh mengadakan perang gerilya dengan Belanda, pihak Belanda mendapat perlawanan yang seimbang. Begitu pula ketatanegaraan Aceh yang sulit dan tidak dapat diketahui oleh Belanda, sangat membingungkan siasat perang Belanda.

Seorang panglima yang terkenal yaitu Teuku Umar, dengan siasat perang yang dimilikinya mengatakan bahwa Belanda tidak dapat dikalahkan tanpa perlengkapan senjata yang memadai. Oleh karena itu Teuku Umar menyerah pada Belanda pada tahun 1893 dengan tujuan hanya untuk mendapatkan perlengkapan persenjataan. Setelah mendapatkan persenjataan, pada tahun 1896 ia meninggalkan tentara Belanda dan bersatu dengan pejuang rakyat, sehingga serangan-serangan pejuang Aceh terhadap Belanda semakin berbahaya.

Di pihak lain muncul perlawanan-perlawanan yang bersifat keagamaan di bawah pimpinan seorang ulama (Teungku), yaitu Teungku Cik di Tiro. Belanda yang sudah kewalahan menghadapi serangan-serangan Aceh akhirnya mengirim Dr. Snouck Hurgronje untuk menyelidiki tatanegara Aceh. Dari penyelidikannya itu yang ditulis dengan judul De Atjehers (dalam bahasa Inggrisnya The Acehnese) dapat diketahui letak kelemahan dan kunci rahasia Aceh, baik yang berhubungan dengan tatanegara, kepercayaan, adat maupu siasat perang dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman Dr. Snouck Hurgronje, pada tahun 1899, Belanda mengirim Jenderal Van Heutsz untuk mengadakan serangan umum di Aceh Besar, Pidie dan Samalangan. Serangan umum di Aceh itu dikenal dengan Serangan Sapurata dari pasukan Marchausse dengan anggota pasukannya terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda. Pasukan inilah yang benar-benar telah mematahkan semangat juang para pejuang Aceh. Dalam serangan itu banyak putra-putra Aceh yang gugur.

Dalam waktu singkat Belanda merasa berhasil menguasai Aceh. Kemudian Belanda membuat Perjanjian Pendek, di mana kerajaan-kerajaan kecil terikat oleh perjanjian ini. Kerajaan-kerajaan kecil ini tunduk pada Belanda dan seluruh kedudukan politik diatur oleh Belanda, sehingga masing-masing kerajaan diharuskan untuk:

1)  Mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda.

2)  Berjanji tidak akan berhubungan dengan suatu pemerintahan asing.

3)  Berjanji akan menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda.

e. Perang Bali

Sebelum abad ke-19, Pulau Bali dikuasai oleh beberapa kerajaan kecil yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung merupakan penguasa tertinggi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali.

Menurut perjanjian antara Kerajaan Klungkung dengan Belanda tahun 1841, Kerajaan Klungkung yang ada pada saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Dewa Agung Putra, dinyatakan sebagai Kupernement dari Hindia Belanda (suatu negeri yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda). Namun ada hak-hak Kerajaan Bali yang paling mudah dilanggar, yaitu Hak Tawan Karang. Hak tersebut menyatakan bahwa kerajaan berhak merampas dan menyita barang-barang serta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Kerajaan Buleleleng adalah kerajaan yang pertama diserang Belanda, karena menganggap bahwa kerajaan ini sebagai kerajaan terkuat.

Pada waktu, kerajaan Buleleng berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Kedua-duanya sama-sama anti penjajah Belanda.

Pada tahun 1844, Kerajaan Buleleng berhasil menawankarangi sebuah kapal dagang di Prancak (daerah Jembara) yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Buleleng. Peristiwa inilah yang dijadikan dalih oleh Belanda untuk menyerang Pulau Bali pada tahun 1848. Dengan datangnya Belanda ke Pulau bali maka pertempuran tidak dapat dihindari. Pertempuran yang paling hebat terjadi di sebelah timur kota Singaraja yaitu di daerah Jagaraga.

Dalam pertempuran pertama Belanda mengalami kegagalan, namun pada pertempuran kedua yang terjadi pada tahun 1849, Belanda berhasil merebut benteng pertahanan terakhir di Kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pasukan Belanda saat itu dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V Michiels dan Van Swieten sebagai wakilnya berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng. Raja bersama patihnya dapat meloloskan diri ke Karangasem. Pertempuran ini lebih dikenal dengan Puput Jagaraga.

Setelah Buleleng dapat ditaklukan, Belanda terus ingin menguasai dan menaklukan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali. Akibatnya suasana kehidupan masyarakat terus diikuti dengan "Perang Puputan", seperti Perang Puputan Kusamba (1908), Perang Puputan Badung (1906), Perang Puputan Klungkung (1908).

Perang Puputan Badung yang terjadi pada tahun 1906 diawali dengan terdamparnya sebuah kapal di Pantai Sanur. Seperti yang terjadi di Kerajaan Buleleng, kapal itu pun ditawankarangi oleh Kerajaan Badung. Belanda menuntut ganti rugi kepada Raja Badung (Ida Cokorde Ngurah Gede Pamecutan). Penolakan Raja mengakibatkan Belanda melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Badung. Pertempuran mati-matian terjadi dengan suatu cara yang unik. Laki-laki, wanita dan anak-anak berpakaian serba putih (puputan) dengan membawa tombak atau keris menyerbu tentara Belanda yang bersenjata lengkap dan modern. Mereka menyerbu dengan tidak mengenal rasa takut dan akhirnya semua gugur. Pertempuran ini dikenal dengan Puputan Badung.

f. Perang Bone

Sejak perjanjian Bongaya tahun 1667, Belanda mulai mempunyai wilayah kekuasaan di Sulawesi Selatan terutama di sekitar daerah Makassar. Karena merasa khawatir daerah Indonesia akan jatuh ke tangan bangsa Eropa lainnya, maka Belanda berupaya untuk menyatukan kekuasaan di daerah Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen berangkat ke Makassar untuk memperbarui Perjanjian Bongaya yang telah ditetapkan tahun 1667. Menurut Belanda Perjanjian Bongaya tidak sesuai dengan sistem pemerintahan imperialismenya. Akan tetapi, Kerajaan Bone menentang pembaruan Perjanjian Bongaya itu. Akibatnya, terjadilah perang antara Kerajaan Bone dengan Belanda. Walaupun ibu kota Bone berhasil direbut Belanda, tetapi bukan berarti Kerajaan Bone sudah jatuh. Kerajaan Bone yang diperintah oleh seorang Raja Putri memberikan perlawanan yang sengit dan menimbulkan korban di pihak Belanda.

Pada tahun 1859, perang meletus lagi sehingga sampai pada tahun 1860 Bone dapat dikalahkan. Jatuhnya Kerajaan Bone yang merupakan kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan mengakibatkan Belanda semakin mudah untuk menguasai kerajaan-kerajaan lainnya di daerah itu. Perlawanan terakhir dari Kerajaan Bone yaitu pada tahun 1908 dan sejak saat itu Bone secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintah penjajah Belanada.

g. Perlawanan Rakyat Batak

Kerajaan Batak terletak di wilayah Tapanuli. Raja terakhir bernama Raja Sisingamangaraja XII (1875-1907). Pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak terletak di Bakkara (sebelah barat daya Danau Toba).

• Raja Sisingamangaraja XII tidak sudi daerah kekuasaannya makin diperkecil oleh Belanda. Ia tidak dapat menerima kota Natal, kemudian Mandailing, Angkola, Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda.
• Belanda ingin mewujudkan Pax Netherlandica.

Untuk mewujudkan tujuan Pax Netherlandica, Belanda berusaha menguasai daerah Tapanuli Utara sebagai lanjutan pendudukannya atas Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur. Belanda menempatkan pasukan pendudukannya di Tarutung dengan dalih melindungi para penyebar Kristen yang tergabung dalam Rhijnsnhezending. Tokoh penyebarnya bernama Nommensen (orang Jerman).

Daerah gerak Raja Sisingamangaraja XII makin sempit. Pasukan Belanda yang dikerahkan adalah Pasukan Marsose dan pasukan ini merupakan pasukan yang diandalkan oleh Belanda dalam berbagai peperangan.

h. Perang Kolonial dan Pembuatan Negeri Jajahan

Dengan pelaksanaan kebeasan berusaha atau swastanisasi dan akibat dari pembukaan Terusab Suez (1869) maka hubungan pelayaran Eropa dengan Asia dapat diperpendek. Kapal-kapal bangsa Eropa lainnya berdatangan di perairan Selat Malaka dan Nusantara. Kesemuanya ini mendorong pihak Belanda untuk segera menyelesaikan perang kolonial, dan pembuatan daerah jajahannya di Indonesia.

LATAR BELAKANG MUNCULNYA NASIONALISME INDONESIA

Pergerakan Nasionalisme Indonesia muncul bersamaan dengan kebangkitan nasionallisme Asia yang dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme (penjajahan) Barat. Reaksi tersebut terbagi dalam dua reaksi yaitu sebagai berikut.

1. Reaksi Nasionalisme – Zelotisme adalah reaksi atau sikap rakyat yang terjajah selama berpuluh-puluh tahun oleh Bangsa Barat. Bangsa-bangsa terjajah tersebut "bersikap menutup pintu daerah rapat-rapat" terhadap pengaruh bangsa barat (politik isolasi).
2. Reaksi Nasionalisme – Herodianisme. Kaum nasionalis-herodian mempunyai cara-cara tersendiri dalam menghadapi penjajah. Reaksi herodian dapat juga dinamakan perlawanan aktif yaitu menentang pengaruh-pengaruh penjajah dengan menggunakan alat-alat dan senjata dari penjajah sendiri.

SEBAB  KEBANGKITAN NASIONALISME

Penindasan dan  Belenggu yang dilakukan oleh  Pemerintah Belanda

Alasan utama mengapa bangsa Indonesia memberikan reaksi perlawanan dan menggalang semangat nasionalis adalah penindasan, ketidakadilan, dan pemerkosaan terhadap hak asasi rakyat secara keji serta sikap diskriminatif yang menjijikan dari pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang melukai hati dan harga diri rakyat Indonesia menimbulkan dendam yang tak pernah pudar. Contoh konkrit dalah kerakusan dan kekejian Belanda terlihat selama pelaksanaan sistem tanam paksa yang mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1830.

Dampak Pendidikan Luar Negeri

Selain tindakan yang keji dan kotor dari pemerintah kolonial, ternyata pendidikan yang dialami oleh putra-putra Indonesia di luar negeri membangkitkan semangat baru untuk mengusir penjajah. Dalam hal ini para pelajar di luar negeri atau yang telah berhasil kembali dari luar negeri mengobarkan semangat rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah kolonial. Secara serentak kaum terpelajar tersebut menerima tanggung jawab menjadi pemimpin organisator semangat nasionalisme rakyat Indonesia.

Islam  Sebagai Pemersatu

Mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum Muslim. Dengan jumlah yang demikian besar, ternyata Islam merupakan satu unsur penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Karena bagaimanapun para pemimpin nasional akan sangat mudah untuk memobilisasikan kekuatan Islam sebagai alasan dalam menghimpun kekuatan.

Bahasa  Melayu

Di samping mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, Indonesia pun memiliki bahasa pergaulan umum (lingua franca) yakni bahasa Melayu. Dalam sejarah perkembangannya bahasa Melayu berubah menjadi bahasa persatuan nasional Indonesia, setelah dikeramatkan dalam trilogi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan posisi sebagai bahasa pergaulan, bahasa Melayu menjadi sarana penting untuk mensosialisasikan gagasan dan semangat kebangsaan dan nasionalisme ke seluruh pelosok Indonesia.

Dominasi Ekonomi Kaum

Kekesalan pedagang pribumi ditujukan langsung terhadap kaum pedagang keturunan nonpribumi, khususnya kaum pedagang Cina. Kristalisasi kekesalan kaum pedagang pribumi mencapai titik kulminasi ketika keturunan Cina mendirikan perguruannya sendiri yakni Tionghoa Hwee Kwan pada tahun 1901. Peristiwa itu mendorong persatuan yang kokoh di antara sesama pedagang pribumi untuk menghadapi secara bersama pengaruh dari pedagang yang bukan pribumi, khususnya kaum pedagang keturunan Cina.

Perkembangan komunikasi dan media

semakin lancar sehingga rakyat semakin cepat mengetahui keadaan politik sesungguhnya yang terjadi di Belanda pada satu pihak dan dipihak lain, rakyat dalam waktu singkat dapat mengetahui sikap-sikap yang kurang adil dan kejam dari pejabat dan pegawai Belanda.

Politik Etis

Condrad Theodore Van Deventer adalah orang  Belanda  yang bekerja di Indonesia. Pada  tahun  1899  menulis  karangan berjudul Gen Ereschul (hutang budi). Akibat  dari diberlakukannya  Undang-Undang Agraria  tahun 1870,  rakyat Indonesia makin miskin dan  menderita sedangkan Belanda memperoleh keuntungan kas yang kosong akibat perang.  Oleh sebab itu,  Condrad Theodore  Van Deventer  mendesak untuk dilaksanakan politik etika di Indonesia,  yaitu politik yang harus dilaksanakan untuk mendidik dan memakmurkan bangsa Indonesia.

Secara tidak langsung politik etis berhasil mengkristalkan rasa dendam bangsa Indonesia terhadap Belanda sejalan dengan kemajuan media, komunikasi dan transportasi. Hal yang patut dicatat dalam politik etis adalah pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. Melalui Volksraad kaum intelektual pribumi yang mewakili rakyat Indonesia dipersatukan dari berbagai daerah. Dengan demikian terbukalah kerja sama dan persatuan di antara mereka untuk memikirkan cita-cita nasional bersama yakni memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia.

Kemenangan Jepang atas Rusia

Di dalam perang Jepang-Rusia pada tahun 1904-1905 secara khusus telah memberikan dampak tersendiri terhadap arus pergerakan nasional di Indonesia.

POLITIK  ETIS

Condrad Theodore Van Deventer adalah orang  Belanda  yang bekerja di Indonesia. Pada  tahun  1899  menulis  karangan berjudul Gen Ereschul (hutang budi). Akibat  dari diberlakukannya  Undang-Undang Agraria  tahun 1870,  rakyat Indonesia makin miskin dan  menderita sedangkan Belanda memperoleh keuntungan kas yang kosong akibat perang.  Oleh sebab itu,  Condrad Theodore  Van Deventer  mendesak untuk dilaksanakan politik etika di Indonesia,  yaitu politik yang harus dilaksanakan untuk mendidik dan memakmurkan bangsa Indonesia.

Secara tidak langsung politik etis berhasil mengkristalkan rasa dendam bangsa Indonesia terhadap Belanda sejalan dengan kemajuan media, komunikasi dan transportasi. Hal yang patut dicatat dalam politik etis adalah pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. Melalui Volksraad kaum intelektual pribumi yang mewakili rakyat Indonesia dipersatukan dari berbagai daerah. Dengan demikian terbukalah kerja sama dan persatuan di antara mereka untuk memikirkan cita-cita nasional bersama yakni memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia.

PERKEMBANGAN  NASIONALISME INDONESIA

Pada tahap nasionalisme sosial budaya, kita melihat bahwa motivasi perjuangan organisasi yang berkembang pada masa tersebut adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan unsur sosial dan budaya.

Pada tahap nasionalisme politik hal itu menggambarkan bahwa cita-cita dan orientasi partai pada waktu itu lebih memperhatikan unsur politis dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan organisasinya. Pada tahap nasionalisme militan mengetengahkan pada kita bahwa segala keputusan partai dan perjuangan organisasi waktu itu dilandasi oleh semangat militansi yang tinggi.

Pada tahap nasionalisme radikal menyadarkan segala kegiatan dan aktivitas partai dan organisasi yang berkembang pada waktu itu adalah sikap politis radikal yang lebih dikenal dengan sikap nonkooperasi. Selanjutnya pada tahap nasionalisme moderat, sikap dan tindakan partai dan organisasi pada masa tersebut lebih moderat dan penuh pertimbangan. Tahap ini menunjukan suatu kematangan dalam berorganisasi dan sudah semakin terbiasa dalam organisasi politik pada waktu itu.

Terakhir adalah nasionalisme pada masa pendudukan Jepang. Ternyata nasionalisme Indonesia yang mekar mulai dari berdirinya Budi Utomo hingga Jepang masuk ke wilayah Indonesia telah membawa dampak sosial, politik, budaya dan ekonomi yang cukup berarti. *** (dari berbagai sumber)